Kemdikbud Terima 958 Pengaduan Ujian Nasional

maiwanews – Usai ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK hari Kamis 19 April 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerima 958 pengaduan sejak tanggal 13 April hingga siang hari ini. 837 laporan pengaduan masuk ke posko UN, 107 diantaranya adalah permintaan informasi, 407 merupakan pengaduan, dan 323 lainnya adalah pemberian masukan. Posko tersebut dikelola oleh PIH melalui call center, sms, telpon, e-mail, dan fax.

sementara dari posko Inspektorat Jenderal, diterima 121 laporan pengaduan berisi 6 laporan isu kebocoran, 2 laporan soal rusak, 9 laporan kecurangan, 1 laporan soal tertukar, 8 laporan kekurangan soal, dan sisanya hanya bersifat informasi. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud, Ibnu Hamad, dalam konferensi pers di gedung C Kemdikbud, Kamis siang.

Dari total pengaduan sebanyak 958 laporan, Inspektur Jenderal Kemdikbud, Haryono Umar, menyampaikan, pihaknya telah menindaklanjuti isu kebocoran di enam lokasi, yaitu, Tangerang Selatan, Provinsi Bengkulu, Lampung Utara, Kabupaten Garut, Kabupaten Jombang, dan Provinsi Jambi. Tim lapangan langsung mendatangi dinas provinsi, kabupaten, perguruan tinggi, sekretariat panitia UN, dan kepolisian. Hasil dari penelusuran, dan pencarian dokumen, diketahui bahwa itu bukan isu kebocoran, tapi motif penipuan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan, persoalan teknis selama UN, seperti kekurangan soal dan soal tertukar, bisa diatasi dengan baik. Jika menemukan soal tertukar, maka harus diperhatikan dua prinsip, yaitu kerahasiaan harus tetap terjaga dan siswa tidak dirugikan. Untuk itu, panitia boleh untuk menggandakan soal dengan pengamanan ketat dimana setiap penggandaan harus ada berita acaranya.

Masalah teknis lainnya berupa permohonan bantuan dari peserta UN karena lupa mengisi kode soal. Untuk masalah tersebut, BSNP sudah berkoordinasi dengan panitia dan sekolah untuk mencatat kembali kode soal siswa. “Siswa jangan sampai dirugikan hanya karena masalah administrasi,” tandas Khairil. (aso/AR/Kemdikbud | Foto: Kemdikbud)