Konflik Pemerintah Yaman dengan Pemberontak Houthi Sudah Ada Sejak Lama

maiwanews – Konflik Yaman masih relatif baru dibicarakan dalam dinamika politik internasional di Timur Tengah. Meskipun demikian, konflik antara pemerintah Yaman dengan kelompok separatis Houthi, sebenarnya bukan hal baru di lingkar kedaulatan Yaman sendiri. Demikian disampaikan pengamat Hubungan Internasional Arief Wicaksono Kamis 9 April.

Masalah antara pemerintah dengan pemberontak bermula dari keinginan kelompok minoritas Houthi untuk mendapatkan otonomi lebih luas di wilayah utara Yaman sejak tahun 2004. Kelompok ini merupakan penganut ajaran Syiah. Pada saat itu, keinginan Houthi direspon oleh pemerintah Yaman sebagai tanda-tanda perlawanan tidak serius, mengingat mereka hanyalah kelompok kecil saja.

Kelompok ini lahir atas prakarsa mantan anggota parlemen Yaman, Hussein Badreddin al-Houthi. Mereka menilai pemerintah berlaku tidak adil terhadap kelompok Syiah Zaidi di Utara Yaman.

Menurut Arief, sebenarnya, setelah sepuluh tahun melakukan perlawanan terhadap pemerintah, kelompok Houthi dan kelompok separatis lain pernah menerima tawaran kesepakatan dari pemerintah Yaman pada 21 September 2014 untuk membentuk sebuah pemerintahan bersama, seiring dengan mundurnya Perdana Menteri Mohammed Basindwa. Namun, kesepakatan tersebut mengalami kemunduran ketika mulai merebaknya wacana bahwa Iran berada dibalik keberlanjutan separatisme Houthi di Yaman. Tudingan ini dibantah pemerintah Iran dan pihak Houthi sendiri.

Iran merupakan negara dengan penganut syiah terbesar di dunia. Dugaan keterlibatannya mengundang munculnya koalisi Sunni dengan dimotori oleh Arab Saudi sebagai penjaga ajaran Wahabiyah dalam konteks global. Dalam konteks itu pula, dinamika kawasan Timur Tengah kemudian menjadi lebih tinggi karena sebelumnya telah diwarnai oleh lahirnya Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).

“Negara poros koalisi utama Arab Saudi yaitu Amerika Serikat, tentu saja akan jelas mendukung perang terhadap kaum Syiah Houthi di Yaman, karena dinamika tinggi akan cenderung tidak dapat dikendalikan”, kata Arief.

Oleh karena itu, Arief menilai AS lebih menyetujui respon koalisi Arab Saudi untuk melaksanakan kebijakan pre-emptive strike ke Yaman. Namun problemnya adalah, keterlibatan AS dalam perang Yaman berhasil memancing gerakan baru oleh jaringan Al Qaeda, jaringan ini masih eksis di kawasan tersebut. (m012)