maiwanews – Majelis Umum PBB hari Jum’at 3 Agustus menyetujui resolusi berisi kecaman terhadap peningkatan penggunaan senjata berat oleh pemerintah Suriah di pusat-pusat permukiman penduduk. Resolusi Majelis Umum PBB itu disetujui dengan suara 133 lawan 12 dengan 13 negara abstain.
Pemerintah Suriah juga dikatakan melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan tindakan semena-mena dengan melakukan penumpasan secara luas dan sistematis. Selain mengecam tajam pemerintah Suriah, resolusi itu mengecam seluruh aksi kekerasan, tanpa memandang dari mana datangnya termasuk aksi-aksi terorisme.
Dalam resolusi itu dimaparkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk menyepakati langkah-langkah guna memastikan pihak berwenang Suriah mematuhi keputusannya. Upaya-upaya negara barat untuk menyetujui resolusi lebih keras dari Dewan Keamanan telah dihalangi veto Rusia dan Cina. Resolusi Majelis Umum tidak bisa di veto tapi tidak mengikat para anggota PBB.
Sekjen PBB Ban Ki-Moon dalam pidato pada Majelis Umum itu memperingatkan kemungkinan perang saudara dalam jangka waktu lama akan menghancurkan masyarakat Suriah. “Kita semua punya kewajiban terhadap rakyat Suriah, Kita harus menggunakan seluruh upaya damai dalam piagam PBB untuk membantu mereka bersatu dalam proses transisi dipimpin rakyat Suriah didasarkan pada dialog dan kompromi bukan peluru dan penangkapan”, kata Ki-Moon.
MEnanggapi resolusi tersebut, Perwakilan Suriah di PBB, Bashar Jaafari berbicara melalui penerjemah menggambarkan resolusi Majelis Umum itu menyesatkan dan histeris. Resolusi tersebut dikatakan mengirim pesan salah kepada teroris di Suriah.
Duta Besar Arab Saudi Abdallah Al-Moullimi menyebut persetujuan luas resolusi itu sebagai kemenangan bagi rakyat Suriah. Arab Saudi sebagai ketua kelompok negara Arab di PBB mensponsori resolusi itu. Diaktakan bahwa kemenangan tersebut merupakan kemenangan menyakitkan karena kita tidak menginginkan keadaan berkembang sedemikian rupa sampai memerlukan kelompok Arab datang ke Majelis Umum, tapi itu tetap sebuah kemenangan.
Penentang resolusi itu, termasuk Rusia menyebut resolusi itu tidak seimbang berfokus hanya pada pemerintah Suriah. Pernyataan itu ditanggapi Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant dengan mengatakan bahwa resolusi itu tidak seimbang karena situasi di lapangan tidak seimbang. (aso/VoA)
