Menteri Kesehatan RI dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.Dr.PH melantik 3 pejabat eselon II di lingkungan Departemen Kesehatan RI, di Jakarta (14/12/09). Mereka yang dilantik adalah dr. H. Wan Alkadri, M.Sc sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jenderal, Dr. dr. Trihono, M.Sc sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), dan dr. Irayanti, Sp.M sebagai Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang.
Sebelum dilantik sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji, dr. H. Wan Alkadri, M.Sc adalah Direktur Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit & Penyehatan Lingkungan (PP&PL), Dr. dr. Trihono, M.Sc sebelumnya adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi Badan Litbangkes, dan dr. Irayanti, Sp.M sebelumnya adalah Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Menkes dalam sambutannya mengatakan Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji telah diterbitkan, pelayanan kesehatan haji menjadi tugas Departemen Kesehatan. Oleh karena itu, dalam struktur organisasi Depkes yang baru, telah dibentuk Pusat Kesehatan Haji yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain, memberi pelayanan kesehatan haji dan mendayagunakan sumber daya kesehatan haji.
Dalam kesempatan tersebut, Menkes meminta kepada dr. Wan Alkadri untuk segera menyusun strategi dan perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan kesehatan haji. Bekerjasama dan bersinergi dengan lintas program (unit-unit Depkes terkait) maupun lintas sektor guna memperoleh kesepakatan untuk menghadapi tantangan dan permasalahan setiap penyelenggaraan haji. Tujuannya adalah menurunkan angka kematian jamaah haji secara signifikan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan memuaskan jamaah. Saat ini penyelenggaraan haji tahun 2009 telah selesai, diharapkan dapat melakukan evaluasi, baik evaluasi dalam perekrutan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji, pelayanan kesehatan haji maupun inventarisasi aset, peralatan serta obat-obatan, sebagai bahan analisis agar penyelenggaraan haji tahun 2010 dapat berjalan lebih baik lagi.
Selain itu, Menkes juga mengingatkan agar dr. Wan Alkadri dapat menjajaki dan melakukan kerjasama dengan Biro-biro perjalanan haji dan umroh dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah dengan memanfaatkan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) yang ada.
Kepada dr. Irayanti, Sp.M, Menkes mengharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta menyusun strategi dan rencana kerja yang lebih tanggap. Mengingat Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah rawan gempa dan bencana, sehingga perlu dibangun team work solid, dengan menjalin kerjasama dengan stake holder baik internal maupun eksternal dari lingkungan fakultas kedokteran yang ada maupun Dinas Kesehatan setempat dalam rangka pemulihan pasca gempa, serta mengantisipasi terjadinya musibah yang tidak diharapkan.
Selain itu, Menkes juga mengharapkan agar dapat bekerjasama dengan baik dengan Direktur Utama dan jajaran lainnya untuk memperbaiki masalah tersebut.
Sedangkan kepada Dr. dr. Trihono, M.Sc, Menkes berpesan dapat mempertahankan sistem dan hasil kerja yang sudah baik dan berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik serta menjalin kerjasama dengan stake holder terkait, sehingga program Litbang Ekologi dan Status Kesehatan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah secara keseluruhan.
Dr. dr. Trihono, M.Sc diharapkan dapat menjadi motor penggerak Badan Litbangkes dalam memproduksi data riset kesehatan berbasis komunitas, fasilitas dan riset khusus. Tidak ada yang dapat menyediakan data status kesehatan secara lengkap selain Badan Litbangkes dan hal ini bukan tugas yang mudah.
Reformasi kesehatan merupakan agenda Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjadi salah satu prioritas Presiden SBY dan Good Governance merupakan prioritas tertinggi. Pengisian jabatan ini diharapkan dapat mendukung team work agar lebih tangguh dalam melaksanakan program Depkes, utamanya program 100 hari.
Menurut Menkes, semua program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat menjadi prioritas, namun harus ada yang menjadi fokus utama dan perlu diakselerasi. Diingatkan kembali dalam program 100 hari ada empat (4) program utama, yaitu pertama, peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat dengan penekanan pada penduduk miskin. Kedua, peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target tujuan pembangunan Millenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, penanganan masalah gizi dan sebagainya. Ketiga, pengendalian penyakit dan penanngulangan masalah kesehatan akibat bencana. Keempat, peningkatan ketersediaan, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Beberapa tagline Depkes yang menjadi dasar setiap program yaitu Pro Rakyat, Inklusif, Responsif (Tanggap sesuai masalah dan wilayah), Efektif dan Bersih.
Diakhir sambutannya, Menkes berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan integritas dan komitmen yang tinggi serta menjadikan jabatan ini sebagai amanah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan masyarakat. Selain itu, kerjasama dan koordinasi serta kemitraan dengan semua pihak dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Menyehatkan Masyarakat Indonesia.
