maiwanews – Meskipun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggilnya sebagai saksi terkait kasus suap pembangunan PLTS Kemenakertrans, namun Muhammad Nazaruddin juga dicecar soal liran dana ke kongres Partai Demokrat (PD).
Tersangka suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang yang juga mantan Bendahara Umum PD itu mengaku ditanya penyidi soal posisi biaya kongres beserta sumbernya.
“Tadi juga ditanya juga dalam posisi biaya kongres (Partai Demokrat), dari mana aja,” ungkap Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 19 September 2011, malam WIB.
Nazaruddin mengatakan, dirinya menjelaskan kepada penyidik KPK bahwa sumber pendanaan kongres PD, salah satu berasal dari proyek Hambalang yang diserahkan oleh pengusaha yang namanya Mahfud, langsung ke Yulianis.
Selain itu, kata Nazar, ada juga uang dari proyek e-KTP senilai Rp40 miliar yang langsung diserahkan oleh salah satu pengusaha dalam proyek e-KTP bernama Andi, kepada Yulianis (mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group).
Bukan hanya itu, Nazar juga menjelaskan ke penyidik bahwa ada aliran dana dari proyek BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diserahkan oleh pengusaha langsung ke Yulianis serta uang dari proyek PLN, yaitu pembangunan pembangkit listrik di Riau yang dimenangkan oleh PT Rekin.
“Pembangkit di Kaltim yang waktu itu diserahlan oleh Mahfud juga uangnya lewat PT Adhi Karya. Waktu itu, uangnya yang menyerahkan ke Yulianis adalah Bu Willa. Itulah yang saya jelaskan (ke penyidik),” kata Nazaruddin.
Nazaruddin juga menjelaskan ke penyidik , saat uang dibawa ke Bandung ketika berlangsung kongres PD, dirinya meminta agar uang tersebut diserhkan ke Eva, namun Ketua Umum PD, Anas Urbanigrum mengarahkan agar uang dipegang saja oleh Yulianis.
