Pamong Desa Tuntut Kesejahteraan Pemkab

Bojonegoro – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam persatuan rakyat desa nusantara (Parade Nusantara) mendatangi kantor Pemkab Bojonegoro, Kamis, 11 November 2010.

Dipimpin Kepala Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Syarif Usman, mereka menuntut beberapa hal terkait dengan kesejahteraan perangkat desa.

Di antaranya segera diterbitkannya UU tentang desa di tahun 2010, alokasi dana desa sebesar 10% dari APBN atau sekitar Rp 1,3 miliar tiap desa/tahun.

“Juga, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 sampai 10 tahun,” kata Syarif.

Diterangkan, Parade Nusantara juga meminta dihapuskannya batasan masa jabatan kepala desa (dua kali masa jabatan), tetapi mengacu pada usia 60 tahun. “Termasuk, kami meminta biaya pilkades didanai dari APBD,” tegasnya.

Syarif menegaskan, selama ini Pemkab Bojonegoro dianggap telah tebang pilih dalam mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan tunjangan.

“Selama ini, kebijakan tersebut tebang pilih dan tidak sesuai dengan aturan. Sehingga, kebijakan tersebut harus diluruskan dan Pemkab Bojonegoro tetap mengalokasikan untuk peragkat dan kepala desa memberikan upah minimum kabupaten (UMK),” tambahnya.

Selain untuk kepala desa dan perangkat desa, juga keberadaan karang taruna tetap diperhatikan dan tidak seenaknya saja.

“Kami juga dititipi dari petani yang saat ini kondisinya sangat memperihatinkan, jadi perlu adanya perhatian khusus,” sambung pria yang sebelumnya menjabat sebagai anggota dewan itu.

Seperti diketahui, aksi Parade Nusantara tersebut dimulai dari kecamatan masing-masing. Setelah terkumpul, peserta aksi menuju ke kantor DPRD Bojonegoro dan diterima langsung oleh Wakil Ketua Abdul Wakhid Syamsuri dan Sigid Kushariyanto dari Fraksi Partai Golkar.

“Saya tahun sebelumnya juga menjabat sebagai kepala desa, sehingga mengerti keluhan saudara-saudara,” terang Sigid yang sebelumnya memang menjabat sebagai kades.

Setelah dari kantor DPRD, mereka menuju ke Kantor Pemkab Bojonegoro dan mendesak pemkab untuk bisa memberikan hal-hal yang dituntutkan.

“Kalau memang ada dan bisa, kenapa tidak kita lakukan,” tambah Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono. memet