Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku namanya dicatut penegak hukum nakal untuk melakukan pemerasan terhadap kepala daerah. Hal itu diungkap presiden di Istana Rabu 19 Oktober 2011.
Saat berkunjung ke daerah ia menerima laporan adanya pemerasan dari oknum penegak hukum terhadap kepala daerah. Oknum tersebut menjual nama SBY dengan mengatakan berkas yang diperlukan masih berada di meja presiden. Padahal menurut Presiden SBY setiap surat masuk langsung dicek dan ditindaklanjuti.
Dalam sebuah kasus, seorang gubernur menanyakan keberadaan sebuah surat izin. Presiden SBY telah memeriksa keberadaan surat tersebut di meja kerjanya, menanyakan ke Sekretaris Kabinet, bahkan telah melakukan pengecekan ke Kejaksaan Agung dan Kapolri namun tetap tidak diemukan.
Presiden berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Ia menambahkan, saat ini sudah 165 surat izin dikeluarkan. Presiden SBY juga mengatakan saat ini korupsi masih terjadi, dan orang-orang tidak bertanggung jawab telah merampok uang negara.
