Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Terkait Perseteruan KPK dan Polri

maiwanews – Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) secara mendadak mengundang sejumlah tokoh di Istana Kepresiden, Jakarta dalam rangka membicarakan kisruh antara Polri dan KPK, Minggu (25/1/2015).

Tokoh yang hadir di pertemuan dengan Jokowi adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean  dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Seorang lagi tokoh yang diundang adalah mantan Ketua Umum PP Muhamaddiyah, Prof. DR. H. Ahmad Syafii Maarif, tidak bisa hadir di pertemuan ini karena sedang berada di Yogyakarta.

Usai pertemuan yang berlangsung hanya sekitar satu jam, Jokowi menyampaikan keterangan kepada wartawan. Saat menyampaikan keterangan pers, Jokowi ditemani para tokoh dan Mensesneg Pratikno.

Berikut pernyataan pers lengkap Presiden Jokowi :

Assalamualaikum

Setelah beberapa kali mendapatkan masukan dan fakta-fakta meskipun juga belum penuh belum banyak, tetapi pada malam hari ini perlu saya sampaikan.

Yang pertama bahwa kita sepakat bahwa institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum termasuk instansi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi, saya ulang jangan ada kriminalisasi, dan proses hukum yang terjadi pada personel KPK maupun Polri harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan. Proses hukumnya harus dibuat transparan.

Dan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, jangan ada intervensi, dari siapa pun tetapi saya akan tetap mengawasi dan mengawas.

KPK dan Polri harus bahu membahu bekerjasama memberantas korupsi, biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa sok di atas hukum.

Keduanya harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi proses hukum harus tranparan, harus terang benderang dan jangan sampai ada kriminalisasi.

Terimakasih, Wassalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.