maiwanews – Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) siap menggulirkan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly terkai pengesahan dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP.
Kenekatan Yasonna mengesahkan salah satu kubu yang sedang bertikai di dua partai politik (Parpol) itu, dinilai sejumlah kalangan karena adanya tekanan dan manuver tokoh parpol tertentu yang ada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengatakan, hak angket yang digagas anggota DPR dari KMP terkait kebijakan Menkumham itu, justru bermanfaat bagi Presiden Jokowi untuk mengetahui siapa sebenarnya yang memerintah Yasonna H. Laoly.
“Dengan angket ini maka akan ketahuan siapa sebenarnya yang memerintah Yasonna. Karena kami yakin, hal itu tidak dilakukan oleh Jokowi,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Fahri khawatir, keputusan Yasonna H. Laoly terkait Partai Golkar dipengaruhi oleh partai politik di luar pemerintahan. Padahal menurutnya, menteri dalam pemerintahan harus tunggal kepada Presiden, tidak boleh ada loyalitas ganda.
Tindakan Menkumham yang cenderung berpihak dengan mengesahkan salah satu kubu di Golkar maupun PPP sambung Fahri, kalau ternyata memiliki loyalitas ganda, harus dihentikan.
Sebelumnya diberitakan, empat fraksi yakni Golkar, Gerindra, PKS dan PPP menyatakan akan menggulirkan hak angket untuk Yasonna. Belakangan, PAN dan Demokrat juga menyatakan akan mendukung digunakannya salah satu hak anggota DPR itu yang dijamin UU.
