maiwanews – Menanggapi isu reshuffle kabinet, SLN Survey mengungkap bahwa kabinet dari kalangan profesional tidak menjamin produktifitas kabinet Jokowi-JK. CEO SLN Survey, Emrus Sihombing, Kamis 25 Juni di Jakarta menilai anggota kabinet dari kalangan partai justru lebih produktif dengan kinerja lebih mumpuni. Sementara beberapa oknum dari kalangan profesional justru mengecewakan publik.
Berdasarkan fakta tersebut, Emrus menilai Jokowi-Jk tidak perlu gamang menentukan jika akan lebih banyak anggota kabinet atau bahkan semuanya berasal dari kalangan partai. “Lagi pula, penentuan menteri tetap keputusan politis. Jabatan menteri jabatan politik. Dukungan politik dari partai sangat diperlukan pemerintah sejak reformasi”, ungkap Emrus.
Pada era formasi, partai di Indonesia dikatakan sudah mpunyai segudang sumber daya manusia profesional. Buktinya saja, Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Wapres JK (Jusuf Kalla) keduanya merupakan kader sebuah partai.
Jika menteri dari partai sekaligus dari kalangan profesional, maka menteri tersebut diyakini mampu melaksanakan tugas secara profesional dan sekaligus mendapat dukungan politik minimal dari partainya.
Perlunya dukungan politik ini sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan di Rakernas PAN (Partai Amanat Nasional), beebrapa waktu lalu. Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa dukungan politik sangat diperlukan untuk mensukseskan pembanguan negara.
Oleh karena itu, sekalipun menteri dianggap berasal dari kalangan profesional, bukan dari partai, tapi ia dapat dikategorikan tidak profesional jika prosesnya tidak profesional karena antara lain sebagai balas jasa, kedekatan atau droping kepentingan tertentu. Pada situasi demikian, ia tetap mempunyai utang politik kepada pihak pengusungnya.
“Selain itu, menteri dari kalangan profesional dipastikan sulit mndapat dukungan politik. Ini tentu tidak diinginkan Jokowi”, jelas Emrus. (m011)
