Suku Amazon Tolak Rencana Brasil Bangun Bendungan Hidroelektrik

maiwanews – Suku-suku Amazon bersatu menentang rencana pemerintah Brasil membangun bendungan hidroelektrik dekat wilayah mereka. Pihak-pihak berkepentingan disebut belum melakukan pembicaran, juga belum ada studi lingkungan. Mereka hari Kamis 30 April merilis pernyataan bersama di tengah meningkatnya upaya pemerintah Brasil untuk mengeksploitasi pembangkit listrik tenaga air.

Munduruku, Apiaka, Kayabi, dan Rikbaktsa berdiam hutan terbesar di dunia (Amazone), membentang di sembilan negara dan menyimpan banyak flora dan fauna unik (tidak dijumpai di tempat lain). Tapi masa depan wilayah tersebut dipertanyakan, mengingat ekspansi konstan dari peradaban, membawa kerusakan permanen dalam bentuk deforestasi, satwa liar dan hilangnya habitat dan konsekuensi tak terhitung lainnya. Semua ini secara langsung mempengaruhi masyarakat adat.

Dalam pernyataan bersama mereka menuntut penghentian segera pembangunan empat bendungan di sungai Teles Pires. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka mengatakan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut, karena mereka tahu jika mereka membiarkannya, proyek-proyek besar lain akan mengikuti, karena pemerintah berniat melahap semua sumber daya dan melakukannya meningkat secara bertahap. Salah satu contoh mengkhawatirkan adalah proyek di Sungai Tapajos, proyek ini melalui Amazon dan menyebabkan munculnya ancaman banjir.

Bendungan Sao Manoel mendatang dikatakan oleh perwakilan suku di Amazon akan mendatangkan malapetaka pada kualitas air dan stok ikan. Mereka mengklaim mereka belum diajak bicara mengenai rencana tersebut, karenana rencana pembangunan bendungan Sao Manoel dianggap bertentangan baik dengan hukum nasional dan praktek internasional. Mereka selanjutnya mengklaim bahwa belum dilakukan studi lingkungan atau penilaian resiko secara memadai.

Pernyataan aliansi suku-suku Amazon menyatakan pemerintah membangun bendungan menggunakan studi tergesa-gesa dan tidak lengkap, tanpa berusaha untuk memahami konsekuensi dari kerusakan alam untuk kehidupan masyarakat sekitar. Ini kewenangan pengoperasian bendungan tanpa memperhitungkan bagaimana masyarakat adat akan hidup tanpa air, memancing, dan berburu. (m013/RT)