maiwanews – Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tanri Abeng, meraih gelar doktor dari Unversitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan meraih predikat cum laude. Tanri adalah doktor yang ke 1232 dari UGM.
“Tanri Abeng dinyatakan lulus pada ujian doktoral dengan predikat cum laude,” kata Prof Dr Nopirin, MA, promotor dokroral Tanri Abeng yang juga Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia itu usai ujian di UGM, Sabtu, 17 Juli 2010.
Mendampingi Prof Dr Nopirin, MA, sebagai promotor, yang bertindak sebagai ko-promotor adalah Prof Dr Mochtar Masoed dan Prof Dr Djokosantoso Moeljono.
“Manager satu miliar” itu diuji oleh Prof Dr Hartono, Prof Dr Ichlasul Amal, Prof Dr Abdul Halim, Dr Setyanto P Santosa, Prof Dr Miftah Thoha dan Prof Dr Soemitro Remi. Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri BUMN Mustafa Abubakar beserta keluarga Tanri turut hadir dalam ujian itu.
Dalam disertasinya, pria kelahiran Kabupaten Selayar Sulsel itu menyatakan peran penting BUMN dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Peran itu terbukti dengan adanya pertumbuhan belanja investasi yang melonjak, dari Rp32 triliun pada 2004 menjadi 128 triliun pada tahun 2008.
Menurutnya, belanja investasi BUMN pada tahun 2008 akan terus meningkat ke posisi Rp 152 triliun. Kontribusi dividen BUMN terhadap penerimaan negara melonjak hampir 300 persen dari di bawah Rp 10 triliun pada 2004 menjadi Rp 29 triliun pada 2008. Laba bersih BUMN juga tumbuh 77 persen dari Rp 44 triliun menjadi Rp 78 triliun pada tahun 2008.
Kementerian Negara BUMN, lanjut Tanri, mencatat kapitalisasi pasar 15 BUMN terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode April 2009 mencapai Rp 373,74 triliun. Padahal pada 2005, kapitalisasi pasar BUMN hanya sekitar Rp 260 triliun. Itu berarti menguasai 32,4 persen dari total kapitalisasi pasar di BEJ.
Namun tidak semua BUMN memperlihatkan kinerja positif, dari 132 BUMN, lanjut Tanri, terdapat 22 BUMN yang dinilainya masih bermasalah karena tidak mempunyai komersialisasi value dan intervensi kebijakan politis dari pemerintah. PT KA dan PLN adalah dua diantara BUMN yang dianggap Tanri bermasaalah.
Hai tersebut disebabkan karena ada campur tangan kebijakan politis dalam hal menentukan tarif. Padahal menurutnya, seharusnya 22 BUMN itu ditangani secara khusus. Karenanya, Tanri Abeng mengusulkan agar Lembaga legislatif seperti DPR juga tidak mengintervensi BUMN namun memberikan solusi pembenahan BUMN menjadi lebih baik.
