4 Fraksi Tolak Kewenangan KPK Periksa LHA PPATK

maiwanews – ICW menuding 4 Fraksi di DPR  hendak lemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang. Indikasi itu terlihat dengan menolak kewenangan KPK untuk memeriksa laporan hasil analisis (LHA) PPATK.

Menurut Febri, tidak semua fraksi di DPR berupaya melemahkan KPK dan PPATK. Namun berdasarkan keterangan yang didapatkan ICW, setidaknya empat Fraksi diduga telah berupaya lemahkan KPK dan PPATK.

“Fraksi tersebut kami beri catatan khusus, yaitu Fraksi Golkar, PDIP, PPP, dan Hanura,” kata penelitisi Senior ICW, Febridiansyah dalam siaran pers, Selasa, 24 Agustus 2010.

Karena itu kata Febri, Transparency International Indonesia (TII), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesia Corruption Watch (ICW), meminta agar fraksi-fraksi tersebut tidak pro pada mafia pencucian uang.

Keempat lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tersebut, tergabung dalam ‘koalisi masyarakat sipil.’

“Kami mengecam pihak yang ingin mengkerdilkan peran KPK dan PPAT dalam memerangi korupsi dan pencucian uang. Memperingatkan agar Tim Perumus tidak disusupi kepentingan pro-mafia pencucian uang,” kata Febri.

Selain itu, tindakan untuk mengeleminir kewenangan KPK dan BNN, dalam RUU TPPU itu jelas merupakan sebuah upaya untuk merubah substansi dari RUU yang sudah dibahas oleh Panja. Maka sejatinya mereka sudah melakukan pelangaran atas kewenangan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Sikap anggota DPR yang seakan ngotot untuk mempertahankan monopoli Polri dan Kejaksaan yang terbukti gagal dalam mengusut tindak pidana pencucian uang, dipertanyakan.

Dalam istilah lain, DPR terkesan bermaksud ‘memelihara’ lemahnya rezim anti pencucian uang ditangan Polri dan Kejaksaan. “Kita patut khawatir akan adanya agenda politik dan kepentingan taktis dibalik ini semua,” demikian Febri menjelaskan.