4 Tahun Kudeta Militer di Myanmar, Beberapa Negara Sampaikan Pernyataan Bersama

maiwanews – Empat Tahun Kudeta Militer di Myanmar, beberapa negara dan organisasi supranasional menyampaikan pernyataan bersama. Negara-negara tersebut masing-masing adalah Australia, Kanada, Republik Korea, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Sementara organisasi supranasional tersebut adalah Uni Eropa.

“Kami mengutuk dengan sekeras-kerasnya meningkatnya kekerasan rezim militer Myanmar, keekrasan itu merugikan warga sipil. Kekerasan tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan seksual dan berbasis gender, serta penganiayaan dan diskriminasi sistematis terhadap semua agama dan etnis minoritas”, demikian bunyi pernyataan bersama sebagaimana disampaikan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari Washington, Jumat, 31 Januari 2025, waktu setempat.

Pernyataan bersama itu juga menyebut serangan udara militer menewaskan warga sipil, menghancurkan sekolah, pasar, tempat ibadah, dan fasilitas medis; dengan peningkatan hampir 25 kali lipat sejak 2021, ini berarti rata-rata tiga serangan udara per hari. Meningkatnya serangan udara di wilayah tanpa konflik aktif telah menandai eskalasi jelas oleh militer.

Dalam pernyataan bersama itu juga menyebutkan seruan kepada rezim militer Myanmar untuk segera meredakan kekerasan, memastikan akses kemanusiaan secara aman dan tanpa hambatan di seluruh negeri, dan mendesak semua pihak untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil dan sepenuhnya mematuhi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

Hingga tahun 2025, kebutuhan kemanusiaan dikatakan telah meningkat dua puluh kali lipat sejak kudeta. Lebih dari sepertiga populasi, 19,9 juta orang, kini membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Diperkirakan 15,2 juta orang membutuhkan bantuan pangan dan kasus penyakit terus meningkat.

Meningkatnya kebutuhan dan konflik telah menyebabkan hingga 3,5 juta orang mengungsi di dalam negeri, peningkatan hampir satu juta dalam setahun terakhir. Lebih banyak orang terpaksa mengungsi melintasi perbatasan Myanmar. Meningkatnya kejahatan transnasional, termasuk produksi dan perdagangan narkotika, pusat penipuan, dan perdagangan manusia, merugikan rakyat Myanmar dan memengaruhi negara-negara tetangga, sehingga menimbulkan risiko ketidakstabilan di kawasan lebih luas.

Lintasan saat ini dinilai tidak berkelanjutan bagi Myanmar atau kawasan tersebut. Kini saatnya bagi rezim militer Myanmar untuk segera mengubah arah. Kami sangat mendesak rezim militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan, termasuk merugikan warga sipil dan infrastruktur sipil, membebaskan semua tahanan politik, dan terlibat dalam dialog tulus dan inklusif dengan semua pemangku kepentingan. Ini adalah langkah awal dan penting menuju transisi damai dan demokratis, mencerminkan keinginan rakyat Myanmar.

“Kami tegaskan kembali dukungan kami terhadap peran utama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Konsensus Lima Poin, termasuk Utusan Khusus Ketua ASEAN, dalam menangani Myanmar dan krisis pengungsi. Kami sangat menyambut baik kolaborasi antara ASEAN dan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk terus mendukung pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2669 (2022). Kami menggarisbawahi perlunya akuntabilitas atas semua kekejaman di Myanmar, hak asasi manusia harus dilindungi, pelanggaran dan penyalahgunaan harus dicegah”, bunyi pernyataan itu.

“Kami akan terus berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan mendukung visi mereka untuk masa depan inklusif, damai, dan sejahtera”, tutup pernyataan bersama tersebut. (z/Deplu AS)