maiwanews – Partai Demokrat menolak tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut partai itu menjadi tempat berlindung bagi tujuh kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi.
Dalam rangka setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, ICW menuding penanganan kasus korupsi 7 orang itu mandeg setelah bergabung dengan Paratai Demokrat.
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa, sikap Demokrat terhadap penegakan hukum, tidak pernah menghalang-halangi untuk memeriksa ataupun memroses kader-kader Demokrat.
“Selama proses hukum berjalan dengan benar dan ada fakta hukumnya. Jadi, tidak ada jadi bunker (tempat berlindung koruptor),” kata Saan Mustofa di Jakarta, Minggu, 24 Oktober 2010.
Mustofa mengatakan, lamanya proses hukum, bahkan terkesan sengaja diperlambat, menurutnya, sepenuhnya merupakan wilayah aparat hukum. Bila belum ada kemajuan dalam proses hukum, Mustofa menilai, hal itu akibat pertimbangan aparat hukum dan tidak ada campur tangan dari partai.
Terkait bantuan hukum, ia berpendapat, di semua tempat pasti dilakukan (bantuan hukum). Partai Demokratpun pasti akan membela hak-hak kadernya selama proses hukum berjalan.
“Tapi itu bukan sebagai upaya partai menghalang-halangi penegakan hukum. Lagipula, wajar kan kalau kita membela (kader yang tersangkus kasus),” kata mantan tim sukses Anas Uraningrum itu menegaskan.
