Angka kemiskinan Provinsi Bangka Belitung menempati posisi 4 terendah di Indonesia. Tiga terendah lainnya adalah DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk miskin Provinsi Babel pada tahun 2010 sebanyak 67.750 jiwa atau sekitar 6,51 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda dan Statistik Provinsi kepulauan Bangka Belitung, Nazalyus, saat konferensi pers pada acara Lokakarya Review program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Santika Kabupaten Bangka Tengah, Rabu 22 Desember.
Tahun 2002 jumlah penduduk miskin Provinsi Babel mencapai 106.000 jiwa atau sekitar 11,62 persen, angka ini meningkat menjadi 117.000 jiwa atau sekitar 67.750 pada tahun 2006. Sejak 2006 hingga 2010, angka kemiskinan Babel terus menurun secara signifikan, demikian dijelaskan Nazalyus.
Nazalyus menambahkan, saat ini pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berkomitmen dalam menangani penanggulangan kemiskinan dan pembangunan melalui tiga jalur strategi pembangunan. Pertama, melalui pro pertumbuhan (pro-growth), dalam meningkatkan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis termasuk perbaikan iklim investasi.
Kedua melalui pro lapangan kerja (pro-job) untukmenciptakan lapangan kerja termasuk di dalamnya menciptakan pasar kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif. Dan ketiga yaitu melalui pro masyarakat miskin (pro-poor) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar dan merevitalisasi sektor pertanian,kehutanan, kelautan dan ekonomi perdesaan.
Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah dibentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, sehingga dengan adanya lokakarya evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan, diharapkan dapat dirumuskan komitmen strategis operasional antara pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga seperti dunia usaha, agar mampu berperan aktif, bersinergi, berkelanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, harapnya.(MC BangkaBelitung/rm/kominfo)
