Persh. Listrik Asing Bisa Punya Kuasa Pertambangan Batubara, PLN Tidak

Jakarta – Keingian Perusahaan Listrik Negara (PLN) memilki Kuasa Pertambangan (KP) Batubara sendiri nampaknya harus dikubur dalam-dalam. Hal itu terjadi karena Dahlan Iskan (Dirut PLN)lahan-lahan tambang batubara yang ada sudah “habis” dibagikan kepada para pengusaha swasta dan asing.

Sejauh ini, untuk mendukung operasi memasok kebutuhan daya listrik kepada masyarakat, PT PLN sangat tergantung terhadap pasokan batubara sebagai bahan bakar utama. Karena tidak dapat memiliki Kuasa Pertambangan Batubara sendiri, maka ketergantungan PLN terhadap para pemasok mencapai 100 %.

Menurut Dirut PLN Dahlan Iskan, keinginan PT PLN untuk dapat memenuhi kebutuhan pasokan batubara sendiri dengan cara memiliki KP Batubara, bukan tidak pernah diusahakan.

Menurutnya, keinginan untuk itu sering dilontarkan oleh PLN, termasuk oleh Dirut PLN sebelumnya Fahmi Mochtar, namun hasilnya nihil. Sebelumnya pada tahun 2008 lalu PLN berniat mengakuisisi 5-6 KP batubara di wilayah Kalimantan, Aceh dan Sumatera.

Ironisnya, perusahaan-perusahaan listrik asing seperti  perusahaan listrik dari India dan Thailand justru dapat memiliki serta cenderung menguasai KP-KP di Indonesia.

“Usaha untuk memiliki tambang sendiri, sekarang sudah sangat terlambat. Dari hasil pemantauan PLN tiga bulan terakhir, lahan-lahan tambang batubara sudah “habis” dibagikan kepada para pengusaha swasta dan asing,” kata Dahlan.

Dahlan Iskan menyatakan untuk mendapatkan KP-KP di tanah air tidak mudah, salah satu kesulitan itu adalah karena harus menyogok, sementara PLN tak punya kemampuan untuk itu.

“PLN juga punya kelemahan lain untuk bisa mendapatkan KP (kuasa pertambangan) di suatu daerah karena PLN tidak punya kemampuan untuk menyogok,” kata mantan “bos” Jawa Pos group itu dalam siaran persnya, Minggu, 18 April 2010.

Ketergantungan PLN terhadap terhadap batubara dari para pemasok sangat besar, saat ini, PLN membeli batubara sekitar Rp 18 triliun per tahun, dan dalam waktu dekat akan naik menjadi Rp 30 triliun dalam setahun.