WALHI Aceh Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Kelola SDA

maiwanews – Dalam catatan akhir tahun Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh, terdapat beberapa catatan terkait potret buram pengelolaan sumber daya alam Propinsi Aceh. Untuk itu WALHI Aceh bersama 16 organisasi masyarakat sipil telah memberikan Kertas Posisi CSO terhadap Kinerja Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini-Muzakkir selama 2,5 tahun terakhir.

Selasa 16 September 2014 di Pendopo Gubernur Aceh, WALHI Aceh bersama 16 lembaga telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Ketua DPR serta jajaran SKPA lainnya. Pertemuan ini dalam rangka review kinerja 2,5 tahun pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Zaini-Muzakkir. 16 lembaga tersebut masing-masing adalah Flower Aceh, Balai Syura Ureung Inong Aceh, SP Aceh, JKMA, Prodelat, SULOH, FFI, Forum LSM, CCDE, YAB, Koalisi NGO HAM, WWF, Serikat Mukim, LBH Aceh, PKBI, dan YRBI.

Dalam pertemuan ini, WALHI bersama 16 CSO Aceh berkonsolidasi mendorong pemerintah Aceh memperbaiki tata Kelola Sumber Daya Alam, Hukum dan Demokratisasi, serta Penyelesaian Kasus HAM, Perempuan dan Anak. Pada pertemuan ini Gubernur dan Kepala DPRA memberikan komitmen untuk menjalankan kebijakan dengan mempertimbangkan partisipasi aktif elemen sipil guna tercapainya kebijakan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di Aceh.

Berbagai kasus ekologi menyebabkan perubahan iklim sangat besar ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata cuaca di Aceh yang menyebabkan gagal panen dan musim tak menentu. Akibatnya dapat terlihat pada musim hujan yang terjadi terus-menerus dalam 3 bulan terakhir ini dapat menjadi tsunami kecil bagi masyarakat Aceh.

Bencana ekologi seperti banjir dan longsor terus menghantui sebagian besar wilayah Aceh sehingga menghambat aktivitas dan menyebabkan kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah diharapkan serius dan memahami kesepahaman konsep terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Diperlukan juga evaluasi pelaksanaan aktivitas pengelolaan sumber daya alam agar terciptanya keseimbangan ekosistem dan untuk menghindari bencana yang sekarang menjadi peristiwa langganan di wilayah Aceh saat ini akibat aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai kaidah ekologi.

Masyarakat juga seyogyanya terus membangun kekuatan kolektif melalui pendidikan dan paham tentang adaptasi dan mitigasi dalam mereduksi kemungkinan bencana yang terjadi di masa depan dan dapat menjadi kontrol tata kelola sumber daya alam di Aceh agar tsunami-tsunami kecil tidak menjadi besar dan menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat Aceh. (m011)