maiwnews – Sebagai salah satu lembaga yang tergabung dalam koalisi bersih, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan perang terhadap enam partai politik (parpol) yang mengusulkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perang yang dimaksud ICW adalah dengan tidak merekomendasikan calon-calon Kepala Daerah yang diajukan kekenam partai itu pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Koordinator Direktorat Korupsi Politik ICW Donal Fariz di Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).
“Kami nyatakan perang terhadap partai-partai itu dengan tidak merekomendasikan calon-calon Kepala Daerah dari partai-partai yang mengajukan revisi Undang-Undang KPK,” kata Donal.
Donal menjeaskan, mulai saat ini, koalisi bersih akan mulai melakukan sosialiasi ke masyarakat untuk tidak memilih para calon Kepala Daerah yang diusung keenam partai tersebut pada Pilkada serentak 2015.
Keenam partai yang dimaksud adalah PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura.
Sebelumnya dalam rapat Koalisi Merah Putih (KMP) di Bakrie Tower Kuningan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menegskan, KMP tidak akan menyetujui revisi UU yang melemahkan KPK.
Seluruh petinggi partai yang tergabung dalam KMP hadir di rapat itu, termasuk Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham serta Ketua Umum PPP Djan Faridz dan Ketua PPP Achmad Dimyati Natkusuma.
.
