Wagub Sulsel Buka Seminar Edukasi Kaukus Perempuan Parlemen

makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi membuka secara resmi Seminar Edukasi dan Pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan. Acara berlangsung di Mahoni Hall Hotel Claro, Makassar, Selasa, 23 Desember 2025.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran legislator perempuan dalam merespons isu krusial pembangunan daerah, terutama perlindungan perempuan dan anak, stunting, serta ketahanan keluarga.

Seminar edukasi mengangkat tema “Pengasuhan Positif bagi Perempuan Anggota Legislatif”. Tema tersebut menjadi bagian dari upaya membangun perspektif kebijakan lebih sensitif gender serta berorientasi pada kesejahteraan keluarga di tengah tantangan era digital.

Fatmawati Rusdi menegaskan perempuan memiliki posisi strategis sebagai pilar kemajuan bangsa, baik dalam lingkup keluarga maupun ruang pengambilan kebijakan publik.

“Saya selalu merasa mendapatkan booster ketika berada di lingkungan perempuan. Saya berkomitmen untuk terus mendukung perempuan agar saling menguatkan. Perempuan adalah pilar kemajuan bangsa,” ujar Fatmawati.

Ia menyampaikan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Sulawesi Selatan menjadi modal penting untuk melahirkan kebijakan lebih inklusif serta responsif terhadap isu perempuan dan anak.

Fatmawati menyoroti kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan masih memprihatinkan. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, hingga November 2025 tercatat 283 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah ditangani.

Dari total tersebut, korban didominasi perempuan sebanyak 130 orang, anak perempuan 120 orang, serta anak laki-laki 32 orang. Data ini memperlihatkan perempuan dan anak perempuan tetap menjadi kelompok paling rentan.

“Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga persoalan pembangunan dan masa depan generasi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan tantangan besar lain berada pada persoalan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan data RPJMD Sulsel 2025–2029, angka kematian ibu Sulawesi Selatan pada 2024 tercatat 134 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tersebut masih jauh dari target global SDGs di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030.

“Angka ini menunjukkan bahwa kehamilan dan persalinan masih memiliki risiko serius, terutama di wilayah desa dan daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Ini harus menjadi concern utama kita bersama,” ujarnya.

Selain itu, prevalensi stunting balita Sulawesi Selatan pada 2024 berada di angka 23,3 persen, masih berada di atas rata-rata nasional. Meski Sulsel meraih berbagai penghargaan nasional, Fatmawati menegaskan pemerintah provinsi tidak boleh berpuas diri.

“Kita tidak bisa jumawa dengan penghargaan. Angka stunting kita masih di atas nasional,” sebutnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk percepatan penanganan stunting. Dukungan kebijakan kuat dari legislatif dinilai menjadi faktor penting keberhasilan program tersebut.

Ia menambahkan, rasio kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan pada 2024 tercatat 21,33 per 100.000 perempuan. Angka riil diyakini lebih besar lantaran masih banyak kasus tidak dilaporkan.

“Saya yakin, ketika saya berdiri bersama para legislator perempuan, kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini bersama. Isu perempuan dan anak adalah isu pembangunan daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal menyatakan komitmen DPRD Sulsel untuk bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong agenda pembangunan inklusif serta berkeadilan gender.

“Insya Allah kami di DPRD Sulsel akan mendukung penuh kerja-kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Seminar edukasi ini menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang, salah satunya psikolog Okky Asokawati, S.Psi., M.Psi. Kegiatan ini juga menjadi ruang refleksi bagi perempuan anggota legislatif untuk memperkuat peran sebagai pembuat kebijakan sekaligus agen perubahan dalam membangun keluarga sehat, aman, serta berdaya. (rep02/zlx/Diskominfo-SP Sulsel)