Ahmadiyah seharusnya tidak dihubungkan dengan agama Islam. Kalau tetap mengaku Islam, akan banyak yang tersinggung. Demikian disampaikan Muladi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 8 Februari 2011.
Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) tersebut menegaskan untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah harus ke akarnya. Akar permasalahannya adalah status Ahmadiyah itu sendiri. Di Pakistan, ujarnya, tokoh-tokoh di sana menyatakan Ahmadiyah tidak dihubungkan dengan agama Islam. Ajaran itu dianggap sebagai aliran agama baru.
Menurut Muladi, revisi SKB 3 Menteri tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimanapun juga akar permasalahan yang harus dituntaskan. Namun bagi pelaku penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Desa Cikeusik Pandeglang harus ditindak tegas.
Tidak pernah ada tindakan kekerasan diperbolehkan di negara manapun. Siapa pun pelaku tindak pidana kekerasan, anarkisme, harus ditindak tegas, karena berpotensi bahaya bagi human security dan juga dalam ekonomi, katanya.
Sementara itu Sekjen Wantanas Mayjen Rasyid Qurnain Aquari mengatakan kerusuhan agama tampaknya sekarang ini sedang menjadi current issue. Pihaknya telah menerbitkan empat buku terkait hal ini. Pada 2 Agustus 2010 tentang Harmoniasasi Kehidupan UmatBeragama Indonesia. Lalu pada 2 November 2010 Solusi Konflik antar intra Pemeluk Agama dan Prespektif Keamanan Nasional.
Kemudian yang ketiga ada buku Tindak Kekerasan oleh Front Pembela Islam. Berikutnya, untuk yang keempat berjudul Maraknya Tindak Anarkis yang Menciderai Kerukunan dan Kedamaian Umat Beragama. Jadi sebenarnya kami sudah membuat tulisan atau buku ini sebelum peristiwa yang terjadi kemarin sebagai antisipasi Wantanas untuk rekomendasi kepada Presiden, untuk mewaspadai situasi ini, tambahnya.(T.wd/dry/Kominfo)
