maiwanews – Komisi yang membidangi pertahanan DPR RI sepakat untuk menambah anggaran peremajaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar Rp50 triliun.
Dalam Raker Komisi I DPR bersama pemerintah yakni Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan TNI, disepakati untuk memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista dalam rencana strategis (Renstra) Tahap I (2011-2014) sebesar Rp150 triliun.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik, Komisi I DPR dan pemerintah telah sepakat melakukan penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun yang akan dipenuhi dari APBN dan APBN-P.
“Sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri,” kata Mahfudz Siddik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Oktober 2010.
Sementara pada tahun anggaran 2011, Mahfudz mengatakan, alokasi dana untuk modernisasi alutista mendapatkan tambahan dari dana optimalisasi sebesar Rp2 triliun dan tambahan selanjutnya sebesar Rp9 triliun yakni dalam APBN-P 2011.
“Untuk memastikan realisasi anggaran modernisasi alutsista berjalan efektif, Komisi I dan pemerintah sepakat untuk menggunakan pola tahun jamak, dimulai dari APBN 2011,” kata politisi dari PKS itu.
Sementara itu, proses pengadaan akan dilakukan melalui kontrak induk dengan pembayaran secara bertahap yang akan nantinya disinergikan dengan revitalisasi industri pertahanan nasional.
Mahfudz menjelaskan, sisa anggaran kekurangan itu nanti akan diberikan secara bertahap sampai 2014 mendatang. Proses realisasi anggaran itu dibahas antara pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI.
Karena itu, dalam rangka memenuhi minimun essential force`(MEF) tahap I yakni tahun 2011-2014, Komisi I DPR mendesak Kemhan/TNI, Mabes TNI bersama-sama melakukan akselerasi dalam perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran.
Yang paling penting menurut Mahfudz adalah, akuntabilitas atau pertanggung jawaban yang jelas terhadap pengelolaan anggaran tersebut nantinya.
