Empat Arahan Presiden Jokowi Pada KPK, Polri dan Kejaksaan Agung

maiwanews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil pimpinan tiga lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan kejaksaan Agung (Kejagung) di Istana Negara, Rabu (25/2/2015).

Pelaksana tugas (plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki menyampaikan hasil pertemuan pimpinan tiga lembaga penegak hukum tersebut dengan Presiden Jokowi tersebut kepada wartawan.

Ruki mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar KPK, Polri, dan Jaksa Agung tidak mengulangi kejadian seperti beberapa waktu lalu.

“Namun, saya tidak tahu kejadiannya yang mana. Kemarin juga apa seperti yang lalu,” kata Ruki di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2015).

Permintaan kedua kata Ruki, Presiden Jokowi meminta KPK melakukan sinergi dan konsolidasi serta berkoordinasi dengan Polri dan Kejagung agar saling membantu dalam melakukan penegakan hukum.

“Caranya, silakan dibahas secara teknis oleh masing-masing instansi hukum. Intinya, masyarakat tidak hanya percaya bahwa kami serius memberantas korupsi, tapi juga meyakini,” papar Ruki.

Selanjutnya lanjut Ruki, Presiden Jokowi menginginkan agar ketiga lembaga hukum tidak lagi menggunakan ego sektoral untuk melaksanakan penegakan hukum. “Tampaknya Beliau menilai ada ego sektor di antara lembaga hukum ini,” jelas Ruki.

Sehingga sambung dia, ketiga lembaga hukum tersebut dapat membangun kepercayaan publik. Tapi Presiden mengatakan tambah Ruki, saat ini kepercayaan publik ini ada di KPK.

Karena Presiden ingin ketiga lembaga penegak hukum ini dapat dipercaya jelas dia lagi, maka ketiganya harus membangun citra diperlukan. Untuk itu sambung Ruki, Presiden menyatakan tidak akan ikut-ikutan soal penegakan hukum apalagi dilakukan KPK yang independen.

Permintaan keempat presiden menurut Ruki, agar penegak hukum harus saling mendorong pada kinerja pemerintah dan bukan menghentikan langkah dari kerja pemerintahannya.

Langkah yang baik menurut Presiden, memberantas korupsi itu kita harus memprioritaskan pencegahan sebelum dilakukan penindakan.

“Dan, itu empat poin yang disampaikan Bapak Presiden,” pungkas Ruki.