F-PG Nilai Masa Tanggap Darurat Bromo Perlu Ditinjau

PROBOLINGGO – Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Probolinggo, Joko Wahyudi, menyatakan keputusan Bupati Probolinggo nomer 360/25/426.308/2011 tentang berakhirnya masa tanggap darurat Gunung Bromo keliru dan perlu dikaji ulang. Pasalnya, sejak dikeluarkannya putusan itu pada Sabtu (22/1/2011) lalu, erupsi Gunung Bromo bukannya semakin menurun sebaliknya semakin meningkat.

“Sejak berakhirnya masa tanggap darurat, erupsi Gunung Bromo justru semakin meningkat bahkan dua warga Desa Ngadisari dan Desa Jetak menjadi korban lontaran material kawah Bromo,” kata Joko Wahyudi.

Kini dua warga yang terkena lontaran material kawah Gunung Bromo, kondisinya semakin membaik setelah mendapatkan perawatan medis. Jatuhnya dua korban terkena lontaran material kawah Bromo, urai wakil rakyat asal Desa Wonokerso Kecamatan Sumber itu. Seharunya menjadirujukan Bupati untuk menarik kembali keputusan yang ditanda tangani Sabtu (22/1/2011).

Terlebih sejak keluarnya keputusan itu, sejumlah tenaga relawan di posko tanggap bencana Gunung Bromo dibawah komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jatim ditarik dari Probolinggo.

“Yang tersisa hanya tenaga relawan dari Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Propinsi Jatim dan PMI Jatim, tenaga relawan lainnya sudah meninggalkan Probolinggo,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Pos Pengamat Gunung Api Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Mohammad Safi’i mencatat, bahwa gempa tremor (dipermukaan) Gunung Bromo disertai letusan menampakkan peningkatan statusnya sejak Jum’at (21//1/2011) lalu dan hingga saat ini masih terjadi secara terus menerus dengan amplitudo maksimum 38-40 milimeter.

“Terpantau sekarang diperkirakan ada dua lubang kawah, yang sebelumnya satu lubang kawah,” tutur aku Mohammad Safi’i.

Meningkatnya aktifitas erupsi Gunung Bromo itu, kini menjadi beban pria asal Kabupaten Lumajang itu. Hal itu dikarenakan Pasalnya sejak penarikan relawan BPBD Jatim dari Probolinggo, sejumlah satuan kerja di Kecamatan Sukapura dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo.

Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung menginformasikan perkembangan aktifitas Gunung Bromo kepada BPBD untuk di kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

“Sejak ditinggal BPBD, Pemkab Probolinggo mulai kelimpungan mendapatkan perkembangan aktifitas Gunung Bromo yang melibatkan dua Satker untuk mendapatkan informasi. Kawatir salah infomrasi diputuskan informasi akan disampaikan melalui Satker di tingkat Kecamatan Sukapura,” ujar Rofi’i. (LEA)