Habiskan Uang Rakyat, Puan Maharani Dukung Penutupan BUMN Sakit

maiwanews – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sakit itu tetap sulit sembuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun meski banyak mendapat dukungan modal dari APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Karena itu, Ketua DPR RI Puan Maharani setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal rencana pembubaran BUMN yang tidak sehat.

“BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan, Senin (18/10/2021).

Puan menyampaihan hal itu terkait banyaknya perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN tapi tak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.

Menurut Puan, harus ada langkah tegas untuk menghentikan PMN terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Kata dia, percuma bertahan tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengingatkan, salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat. Namun jika tujuan tersebut tak dapat tercapai sambungnya, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.

Puan melanjutkan, PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah lenyap oleh pengelolaan yang buruk, yang diduga karena ada banyak permainan di tubuh BUMN itu sendiri.

Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga seakar-akarnya. Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN ujar Puan, termasuk diantaraya ada pada sektor industri gula dalam negeri.

“Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” ucap Puan.

Karena itu, Puan meminta pemerintah memastikan suntikan dana ke BUMN harus tepat guna. Jangan sampai katanya, BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal. Puan mendorongan BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara, yang berujung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dijelaskan Puan, DPR RI akan terus mengawasi tata kelola BUMN, khususnya yang mendapat PMN dari APBN. APBN itu ujarnya, adalah uang rakyat yang harus kita kawal pemanfaatnnya, termasuk oleh BUMN agar uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat.

“Bukan (uang rakyat) lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk,” pungkas Puan.