maiwanews – Tersangkan kasus suap Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Buol Sulawesi Tengah, Siti Hartati Murdaya mengaku kasusnya saat ini merupakan kriminalisasi, padahal menurutnya, ia telah berjasa bagi masyarakat di daerah terpencil. Pengakuan mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat disampaikan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis 8 November 2012.
Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Hartati mengatakan pegadilan akan mengungkap apakah ini penyuapan atau pemerasan. Ia juga menyampaiakn sudah menyerahkan bukti adanya tekanan dari pemerintah Buol. Tekanan fisik dan psikologis pemerintah daerah Boul menyebabkan pihak swasta dan investor menderita.
Terkait ancaman terhadap keluarga Amran, Hartati dengan tegas menyangkal keluarga dan koleganya melakukan hal itu. Hartati memperkirakan pernyataan adanya ancaman hanya alasan agar Amran bisa dipindah.
Berkas perkara Hartati telah dilimpahkan dari penyidik ke penuntut KPK, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan membuat surat dakwaan untuk kemudian menghadapkan Hartati ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hartati diduga menyuap bupati Buol Amran Batalipu untuk mendapatkan hak guna usaha perkebunan sawit. Selain Hartati, Amran Batalipu dan dua anak buah Hartati juga menjadi tersangka. (azm/em>)
