maiwanews – Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta agar nantinya dalam proses pemilihan kepala daerah, cara-cara berpolitik yang mengandalkan kekuatan uang, sudah harus ditinggalkan.
Din mengatakan, praktek politik uang dalam memilih pemimpin di tingkat daerah yang berdampak pada munculnya biaya tinggi, merupakan praktek mungkar. Karena itu menurutnya, praktek seperti itu sudah seharusnya ditinggalkan.
Din menilai, proses demokrasi di Indonesia saat ini, mulai tingkat bupati hingga presiden memiliki banyak kelemahan, karena dalam pelaksanaannya tidak lepas dari permainan politik uang.
“Untuk Pilbub saja, dibutuhkan biaya Rp20 miliar rupiah, padahal gaji yang didapat dari negara selama 5 tahun tidak akan bisa menutup (biaya) itu,” kata Din Syamsuddin di Surabaya Minggu, 19 Februari 2012.
Din mencontohkan, untuk sekali kampanye pada pemilihan presiden, biaya yang keluar sampai Rp20 miliar. Padahal, pilpres bisa terjadi lebih dari dua kali putaran.
Akibat dari biaya tinggi itu lanjutnya, sangat berpotensi memunculkan praktek korupsi saat sudah memerintah, agar pengeluaran yang besar dalam kampanye tersebut dapat kembali.
Karena itu Din mendukung usulan sejumlah pihak agar pemilihan kepala daerah dikembalikan pada sistem lama, yakni pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.
