Indonesia-Australia Bahas Kesepakatan Maritim

Jika disepakati, pihak berwenang Australia dimungkinkan masuk wilayah Indonesia untuk melakukan penyelamatan (Search And Rescue/SAR) terhadap para pencari suaka.

maiwanews – Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mengatakan gagasan kesepakatan maritim kedua negara mencuat pada kunjungan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ke Darwin-Australia bulan lalu.

Para pengamat menilai, kesepakatan untuk melakukan tindakan penyelamatan para pencari suaka harus dicermati secara seksama untuk mencegah konflik bersenjata. Guru besar hukum laut Universitas Queensland, Australia, Michael White, mengatakan peraturan dasar harus dipertimbangkan secara seksama untuk menghindari terjadinya konflik negara bertetangga.

Tahun lalu, ratusan pencari suaka tenggelam di lepas pantai pulau Jawa ketika sedang dalam perjalanan laut menuju Australia, sementara ratusan kapal mengeluarkan panggilan permintaan bantuan.

Jakarta tidak memiliki kapasitas untuk merespon semua situasi darurat. Pekan lalu, misalnya, sebuah kapal berpenumpang pencari suaka mengalami kesulitan dekat Pulau Bali namun pihak berwenang setempat tidak dapat menolong karena sudah malam, sementara angkatan laut Australia siap membantu, namun harus menunggu adanya permintaan bantuan resmi dari Indonesia.

Sementara perundingan berlanjut, lebih banyak kapal mengangkut para pencari suaka berusaha melakukan perjalanan berbahaya dengan melintas dari Indonesia ke Australia. Sejauh ini pada tahun 2012, sekitar tujuh ribu orang berhasil dihentikan patroli-patroli perbatasan Australia. Sebelumnya pekan ini, Angkatan Laut Australia membantu sebuah kapal saat sedang kesulitan dan mengangkut 65 tersangka pencari suaka dekat Pulau Sumba.

PM Australia, Julia Gillard, Juni lalu mengatakan pihak berwenang Australia telah menyelamatkan sedikitnya 123 orang pencari suaka dalam kapal pengungsi. Kapal itu terbalik hari Rabu di Samudra Hindia lepas pantai Pulau Christmas hari Rabu 27 Juni.

Di Canberra, pemerintah telah membentuk sebuah komisi independen untuk mempertimbangkan masalah migrasi ilegal setelah pemerintah gagal mendapat dukungan parlemen untuk rencana mereka mengirim ratusan pencari suaka ke Malaysia. Para pengritik menentang rencana itu karena Malaysia tidak menandatangani konvensi PBB mengenai pengungsi. Australia memberikan visa ke sekitar 13 ribu pengungsi setiap tahunnya, berdasarkan beragam kesepakatan global. (aso/VoA)