Indonesia Malaysia Sempurnakan Perjanjian Keamanan

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah mencapai beberapa kesepakatan bidang keamanan, khususnya daerah perbatasan. Beberapa kesepakatan tersebut terkait pembahasan Revisi SecurityArrangment 1984.

Diantaranya mencakup perubahan judul perjanjian menjadi Security Arrangement in the Border Region Between the Government of Malaysia and the Government of Indonesia.

Kesepakatan kedua negara tetangga terungkap dalam sidang Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) Security Arrangement In The Border Region putaran ke-2 pada 21-22 Desember di Bandung. Sidang itu dipimpin Dirjen StrategiPertahanan (Strahan) Kemhan, Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T, M.Sc dan Timbalan Setia Usaha Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri yang juga selaku Ketua Pokjasus Malaysia, Datuk Hj Che Moin Bin Umar.

Penyempurnaan naskah Security Arrangement (SA) merupakan agenda pembahasan sidang putaran ke-2. Dokumen tersebut diharapkan dapat segera digunakan oleh Forum GBC Malindo dan badan-badan di bawahnya dalam penyelenggaraan organisasi maupun kegiatannya, kata Dirjen Strahan Kemhan, Mayjen TNI Puguh Santoso, S.T, M.Sc di Jakarta, Kamis 23 Desember.

Menurut Puguh, meski demikian masih terdapat beberapa pembahasan pasal-pasal yang tercantum di dalam isi perjanjian tersebut yang masih belum disepakati. Salah satu pasal tersebut yakni pasal 13 Non Prejudicial Clause sebagai usulan baru pihak Malaysia yangbelum pernah disampaikan pada draft sebelumnya. Kendala lain adalah adanya perbedaan pemahaman dan penggunaan istilah.

Revisi Naskah SA 1984 perlu dilaksanakan karena dampak dari adanya perkembangan sistem pemerintahan kedua negara, kompleksitas masalah keamanan terutama di kawasan perbatasan. Selain itu adanya upaya mengefektifkan Forum GBC Malindo untuk mengakomodir permasalahan keamanan perbatasan yang makin berkembang dan menjadi kompleks. Demikian disampaikan Puguh.(Kominfo)