Denpasar – Partai Demokrat akhirnya juga turut angkat bicara soal makelar kasus. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu ikut ambil alih kasus dugaan makelar kasus di institusi Polri yang disinyalir oleh Komjen Pol Susno Duadji.
SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat dinilai tidak perlu turun tangan menangani kasus yang sekarang telah melebar ke mana-mana. “Saya kira Presiden tidak perlu sampai turun langsung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hadi Utomo.
Hal tersebut disampaikan Hadi Utomo di sela-sela acara workshop Strategi Politik Partai Demokrat di Denpasar, Bali, Rabu 24 Maret 2010. Hadi Utomo hadir sekaligus membuka workshop tersebut.
Isu yang bermula dari tudingan Mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji tentang dua orang petinggi Polri terkait dengan makelar kasus.
Hadi menolak bila dugaan mafia hukum di badan Polri, bisa menjadi alasan untuk melakukan pergantian terhadap Kapolri. Dikhawatirkan, itu malah membuat persoalan itu seolah semakin besar, katanya.
Hadi meminta masalah itu jangan terlalu dipolitisi karena justru bisa mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung. Akan lebih ideal jika persoalan itu dikembalikan kepada institusi yang berwenang, yakni Polri.
Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Pasha membantah Istana memerintahkan menjerat Susno Duadji. Susno dinyatakan sebagai tersangka oleh Reskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan.
