maiwanews – Pemerintah seharusnya mengedepankan cara-cara yang lebih humanis dalam penanganan warga Desa Wadas yang menolak penambangan batu andesit untuk proyek bendungan di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Senin (7/2/2022).
Hal itu disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atas keprihatinannya atas apa yang terjadi di Wadas. PBNU berharap kasus ini harus dijadikan evaluasi pemerintah, terutama aparat keamanan agar selalu mengutamakan cara yang persuasif dan humanis.
“PBNU meminta kepada seluruh aparat keamanan dan aparat pemerintah agar menggunakan pendekatan dialog yang humanis dengan mengedepankan prinsip musyawarah (syûra) dan menghindarkan cara-cara kekerasan yang merugikan para pihak dan menimbulkan mafsadah (kerusakan),” kata Ketua PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi, di Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Fahrur Rozi mengatakan, PBNU juga mengimbau kepada semua pihak agar selalu mengedepankan semangat persaudaraan dan kemanusiaan dalam menyelesaikan segala permasalahan. Dengan cara ini kata dia, dirinya yakin akan menghasilkan solusi yang bisa diterima banyak pihak tanpa merendahkan nilai-nilai hak asasi manusia.
Bendungan yang bakal dibangun di Kecamatan Bener diakui Fahrur Rozi merupakan salah satu proyek strategis nasional. Melihat pentingnya proyek ini sambung KH Fahrur Rozi, PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai proyek strategis ini dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum.
TP PKK Kota Makassar gelar Raker Tekankan Transparansi Berbasis Digital
Rusia-Qatar Perkuat Kemitraan Strategis Lewat Pertemuan di Moskow
Prabowo Pimpin Ratas, Bahas Percepatan Hilirisasi
Razia Jelang Ramadan, Aparat Pringsewu Amankan Pengguna Narkoba
Prabowo: Kita Tidak Bisa Melindungi Hanya dengan Itikad Baik
