Pemerintah Wajib Jamin Pasokan Listrik Tanpa Harus Naikkan TDL

maiwanews – DPR mendesak kepada Pemerintah agar tetap menjamin pasokan listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri di tanah air, tanpa harus memberatkan konsumen dengan terlebih dahulu menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Desakan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI DPR-RI dengan Deputi Meneg BUMN Bidang bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi beserta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Mei 2010 lalu.

Anggota Komisi VI Refrizal DPR RI mengharapkan pemerintah mempunyai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan industri nasional. Pada era globalisasi dengan adanya kesepakatan Asean – China Free Trade Agreement (ACFTA) industri nasional yang dinilai telah terancam, ditambah lagi dengan tingginya suku bunga 14-15%. Rencana pemerintah menaikan TDL akan makin memberatkan.

“Konsumen pengguna listrik, termasuk industri kecil (home industry) yang tersebar di seluruh Indonesia, akan terancam dan sulit bersaing,” kata Refrizal.

Idris Sugeng (F-PD) menilai Pemerintah tidak memperingan beban rakyat melainkan malah berencana menaikan TDL dan LPG. Dia mengingatkan adanya efek dari kenaikan harga itu, yang akan menambah jumlah rakyat miskin maupun pengangguran.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto itu, anggota dewan juga  mempertanyakan mengenai sering terjadi tabung gas yang meledak pada masyarakat di berbagai daerah, sedangkan PT. PGN dan PT. Pertamina dinilai saling lempar tanggung jawab atas kejadian itu. “Jangan ada tabung gas yang meledak, sehingga rakyat jadi korban”, kata Abdurrahman Abdullah Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat.

Selain itu, soal pemenuhan kebutuhan pasokan gas untuk PLN juga disoroti, harus ada sinergi antara PLN, Pertamina, dan PGN, sehingga dapat mengatasi kebutuhan pasokan gas bagi PLN. “Pemerintah harus memperinci kebutuhan gas dalam negeri dan persediaan gas yang ada,” kata Sukur Nababan dari Fraksi PDI Perjuangan.