PKS Desak Polri tak Lagi di Bawah Presiden Langsung

anis mattamaiwanews – Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta Lc mengatakan, tugas Kalpolri yang baru akan lebih berat. Karenanya, perubahan status di institusi ini dengan tidak lagi di bawah presiden, mutlak dilakukan.

Menurut Anis, Polri perlu dipimpin tokoh baru yang bisa membenahi internal dan memperbaiki hubungan kelembagaannya dengan lembaga penegak hukum lainnya.

“Karena Kapolri yang baru ini nanti punya beban tugas yang berbeda dengan semua Kapolri sebelumnya,” kata Anis Matta di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 14 September 2010.

Menurut Anis, Kapolri baru nanti, harus tampil di tengah konflik internal dan konflik antar institusi penegak hukum yang luar biasa rumit. Seluruh konflik yang terjadi selama ini, telah turut merusak citra Polri di mata masyarakat.

Tugas itu akan sulit dilakukan apabila status Polri masih seperti sekarang ini. “Oleh karena itu saya mengusulkan supaya status Polri yang langsung di bawah presiden ini perlu dikaji ulang kembali,” kata Anis.

Anis mengusulkan, perlu dibuat suatu kementerian baru yang dibelah dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Menteri Keamanan Dalam Negeri, yang khusus menangani keamanan dengan membawahi Polri dan Imigrasi. “Sebab kalau ditempatkan langsung di Depdagri juga tidak tepat,” kata Anis.

Dengan begitu, kementerian itu akan membantu memperbaiki koordinasi keamanan dalam negeri. “Sekarang, salah satu kesulitan dalam perburuan teroris atau narkoba misalnya, karena imigrasi kan terpisah. Sebab Imigrasi berada di bawah Menkumham,” tambah Anis.

Polri yang berada langsung di bawah presiden, menurut Anis, telah memberikan terlalu banyak keistimewaan (previlege) di satu sisi, tetapi di sisi lain tidak diimbangi dengan kinerja yang baik.

Anis menilai, Polri akhir-akhir ini terlalu sering menjadi bagian dari konflik. “Polri hanya bisa memperbaiki konflik internal kalau dia (Polri) tidak menjadi bagian dari konflik itu sendiri,” pungkas Anis.