Pramono: Tak Perlu Tegur Adjie Suradji Secara Terbuka

maiwanews – Karena mengkritik Presiden SBY lewat opini di Harian Kompas, Kolonel Adjie Suradji dari TNI AU mendapat teguran dari Mabes TNI secara terbuka melalui surat pembaca di harian yang sama.

Teguran terbuka TNI AU tersebut mendapat kiritikan. “Ditegur terlalu awal itu tidak baik bagi demokrasi, tidak perlu ditegur secara terbuka,” kata Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 September 2010.

Menurut Pramono, memahami dalam sistem komando TNI memang tidak tepat jika bawahan mengkritik atasan, terlebih terhadap panglima tertinggi yang adalah Presiden RI.

Namun, kata Pram, demikian Pramono Anung biasa dipanggil, hendaknya TNI AU tidak menegur secara terbuka prajuritnya tersebut.

“Harusnya ditanggapi secara dingin saja. Sebab kritikan dia (Adjie) juga cerminan mayoritas kebanyakan masyarakat,” kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menanggapi.

Di samping itu, Pram menilai, sikap Mabes TNI AU yang langsung menjawab kritikan Kolonel Adjie Suradji dengan mengungkap persoalan hukum yang dihadapi Adji sebagai suatu yang kurang tepat.

“Dengan jawaban pesoalan hukum dari Mabes, saya lihat konteksnya jadi berbeda,” kata Wakil Ketua DPR itu menjelaskan.

Seperti dibertakan, TNI AU memberi penjelasan mengenai tulisan opini Kolonel Adjie Suradji berjudul ‘Pimpinan, Keberanian, dan Perubahan’ di koran Kompas edisi 6 September.

Dalam halaman surat pembaca harian Kompas pada edisi 7 September 2010 tersebut, TNI AU menyebut Kolonel Adjie Suradji tengah menghadapi kasus korupsi.

“Saat ini yang bersangkutan tengah menghadapi dakwaan terkait tindak pidana korupsi dan dalam proses hukum,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Bambang Samoedro dalam surat pembaca itu, Selasa, 7 September 2010.

Dalam surat pembaca berjudul ‘Penjelasan TNI AU’ tersebut, Bambang menegaskan, TNI AU berpegang pada UU No 34 Tahun 2005 tentang TNI, khususnya pasal 2 yang memuat tentang jati diri, yang menyatakan TNI dilarang berpolitik praktis.