maiwanews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dalam penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada istilah tebang pilih sekalipun kalau itu menyangkut kader Paratai demokrat (PD) atau aparat pemerintahan saai ini.
“Dalam penegakan hukum, tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada istilah tebang pilih sekalipun kalau itu menyangkut kader PD atau siapa pun yang berada di jajaran pemerintahan yang saya pimpin. Sikap itu jelas dan tidak pernah berubah,” kata SBY.
Hal itu disampaikan SBY menanggapi kasus suap di Kemenpora yang disebut-sebut melibatkan beberapa kader penting PD, dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 11 Mei 2011.
Oleh karena itu, SBY menegaskan, kepada para penegak hukum, KPK dan penegak hukum yang lain, dirinya percaya bahwa lembaga-lembaga itu akan menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, karena menurutnya, hukum dan politik harus dipisahkan.
Biasanya, kata SBY, kalu ada kader politik tertentu diperiksa oleh KPK atau penegak hukum yang lain, baik Kepolisian, Kejaksaan, sering ada komentar sinis. “Ah itu politik, ah itu tebang pilih. Saya mengatakan hukum adalah hukum, politik itu adalah politik,” tegas SBY.
“Sekali lagi KPK dan penegak hukum, silakan untuk melaksanakan tugasnya dan tugas itu dilaksanakan transparan dan akuntabel,” katanya menegaskan.
