Sistem Ekonomi Indonesia Menyimpang dari UUD 1945

maiwanews – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan bahwa tampaknya Pancasila masih diabaikan sehingga sistem ekonomi bangsa Indonesia makin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa ini.

“Sistem ekonomi sekarang bukan sistem ekonomi yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro, bukan sistem ekonomi yang diperjuangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta,” kata Prabowo saat memberikan orasi dalam acara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Universitas Sarjana Wiyata, Yogyakarta, Senin 31 Mei 2010.

Akibatnya, lanjutnya, sistem ekonomi saat ini banyak menyimpang dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Prabowo menontohkan, selama 13 tahun, yakni dari 1997 hingga 2010, Indonesia surplus dalam ekspor mencapai US$ 25 miliar per tahun.

Namun pemerintah justru mengumumkan bahwa cadangan devisa hanya mencapai US$ 78 miliar. “Padahal kalau kita kalikan devisa US$ 25 miliar dengan 13 [tahun] maka akan diperoleh angka devisa mencapai US$ 325 miliar,” kata mantan Pangkostrad itu.

Artinya, ada dana yang mengalir ke luar negeri. “Bagaimana mungkin rakyat akan sejahtera bila uang mengalir keluar negeri,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan banyak ahli ekonomi di Indonesia yang menyatakan ekonomi Indonesia membaik, pertumbuhan seperti sektor industri manufaktur naik hingga 43 persen. Ternyata yang meningkat adalah industri motor dan mobil yang tidak satupun buatan Indonesia.

“Ya jelas meningkat, namun meningkatnya bukan untuk Indonesia. Setiap meningkatnya mobil atau motor maka yang kaya bukan negara Indonesia, namun negara lain.”

Para ekonom yang neoliberal, kata Prabowo, mencoba dengan sistemnya yang bertentangan dengan UUD 1945. “Namun karena mereka tidak berhasil membawa kesejahteraan rakyat maka mereka saat ini malu-malu kucing dan mengaku-aku bukan neolib,” tutur mantan suami Titik Soeharti tersebut.

Peredaran uang yang ada di Indonesia hampir 60 persen di Jakarta, sisanya, 30 persen diantaranya beredar di kota-kota besar lainnya. Hanya sekitar 7 hingga 13 persen yang beredar di desa-desa. Itu berarti  60 persen lebih penduduk Indonesia yang tinggal di desa tidak menikmati peredaran uang.

Ketimpangan peredaran uang itu diperburuk oleh makin mudahnya produk-produk komsumtif masuk ke pelosok desa yang dibantu dengan berkembangnya teknologi informasi, sehingga uang dari desa justru mengalir ke kota. “Bahkan terbalik, uang dari desa mengalir ke kota,” ungkap Prabowo.