TUBAN – Tiga orang perwakilan masyarakat Desa Lajukidul, Kecamatan Singgahan, Tuban, penerima raskin yang didistribusikan pada 11 Oktober 2010 lalu, masing-masing Muhartono, Efendi dan Naim, melaporkan Pj Kades Lajukidul, Purwanto dan Ketua BPD, Syahri, ke Polres Tuban, Kamis (14/10/2010) ke polres setempat.
Laporan ketiga warga tersebut terkait dinaikkannya harga tebusan raskin oleh pemerintahan desa setempat, dari Rp 24 ribu per sak menjadi Rp 30 ribu setiap saknya.
“Kebijakan menaikkan harga tebusan tersebut, tidak pernah ada sosialisasi mau pun pemberitahuan sebelumnya,” kata juru bicara warga, Muhartono, usai melapor ke polres.
Dikatakan Muhartono, jika kemudian muncul pernyataan dari Pj Kades dan Ketua BPD bahwa kebijakan itu sudah dimusyawarahkan tidak benar. Menurut dia, rencana pembuatan keranda pun baru diketahui warga setelah kasus tersebut muncul ke publik.
“Warga tidak pernah diajak musyawarah. Bahkan, pemeberitahuan pun juga tidak pernah dilakukan,” tegas Muhartono.
Diungkapkan Efendi, ada upaya-upaya dari Pj Kades dan Ketua BPD kalau uang tersebut akan dikembalikan kepada gakin penerima raskin.
Namun, menurut Efendi, bukan pengembalian uang yang diinginkan warga. Tapi, lebih pada tindakan hokum akibat persoalan tersebut.
“Kami tidak ingin adanya pengembalian uang. Namun, penegakan hukum terhadap mereka yang patut diduga melakukan pelanggaran,” tandas Efendi.
Seperti diketahui, droping raskin di Desa Lajukidul dikeluhkan warga akibat kenaikan harga tebusan raskin hingga Rp 6 ribu per saknya.
“Harga tebusan satu sak raskin yang diperuntukkan bagi dua KK, bulan lalu Rp 24 ribu. Kini naik menjadi Rp 30 ribu,” tutur Yoyok Sudarmoko, juru bicara warga setempat, yang menrima kucuran distribusi raskin, Senin (11/10/2010).
Total kucuran raskin di Desa Lajukidul, sebut Yoyok, sebanyak 778 sak yang dibagikan tiap dua bulan sekali.
Namun, ketika menanyakan kepada PJ Kepala Desa, Purwanto, mau pun perangkat desa lainnya yang menaikkan harga tebusa tersebut tidak pernag memperoleh jawaban.
“Kami juga sudah melaporkan kejadian ke pihak terkait. Namun, tidak ditanggapi,” ujar Yoyok.
Warga mempertanyakan kebijakan yang dilakukan pemerintahan desa setempat.
“Setiap kami membutuhkan penjelasan akan hal-hal yang seharusnya diketahui masyarakat, tidak pernah mendapat tanggapan,” keluh Muhartono.
