TUBAN – Warga Desa Waleran, Kecamatan Grabagan, Tuban, Jatim, meuntut kepala desa setempat dan pengurus koperasi wanita (Kopwan) dalam pengelolaannya terbuka dan ada laporan pertanggungjawaban dari pengrus.
Karena, anggaran Kopwan berasal dari kucuran Pemprov Jatim. Penerimaan anggaran bagi Desa Waleran tersebut, pada tahun anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp 25 juta setiap tahunnya.
Disebutkan warga, transparansi pengelolaan dana yang diperuntukkan untuk simpan pinjam kaun wanita ini, dikeluhkan warga tidak melalui mekanisme serta diduga terjadi kecurangan.
Seperti yang diungkapkan warga yang minta identitasnya tak disebutkan, saat pertama dana Kopwan itu diluncurkan tak pernah ada sosialisi bagaimana tatacara pengelolaannya dan teknis administrasi koperasi simpan pinjam.
Salah seorang ketua di elemen pemerintahan desa setempat, menduga ada kejanggalan-kejanggalan yang tak lazim. Misalnya, siapa para peminjam dana Kopwan tidak diketahui secara pasti. Dia menduga, para peminjamnya adalah konsumen pada program simpam pinjam perempuan (SPP) dari alokasi dana PNPM Mandiri.
“Harusnya pengurus Kopwan memberikan laporan kepada masyarakat terkait posisi uang yang ada, sisa hasil usaha (SHU) layaknya badan koperasi yang ada,” tukasnya.
Sejumlah masyarakat lainnya mengemukakan, diduga kuat dana tersebut tidak dipakai simpan pinjam, tapi dipakai oknum kepala, kepala dusun I Waleran, serta perangkat desa setempat.
Struktur kepengurusan Kopwan di Desa Waleran, menurut warga, memang ada. Tapi, semuanya diduga hanya sebagai pajangan saja. Warga berharap, pihak-pihak yang terkait segera turun melakukan investigasi lapangan agar persoalannya lebih jelas.
“Jangan hanya mendengar laporan sepihak saja. Kami sudah pernah menginformasikan hal ini ke pihak berwajibh, tapi belum mendapat respon. Kemana lagi kami mesti mengadu,” tutur warga.
Kepala Desa Waleran, Warsito, yang dhubungi melalui ponselnya, Rabu (13/107/2011) malam membantah tudingan warganya.
“Tidak benar apa yang disangkakan warga. Semua bias dicek. Saya pun terus memantaunya. Namun, karena belakangan ini kondisi saya sakit hal itu tidak bisa saya lakukan intensif,” tutur Warsito.
Wasito mengakui, istrinya memang ikut meminjam di Kopwan sebesar Rp 4 juta tapi sudah hamper lunas.
“Pinjaman istri saya di Kopwan tinggal Rp 1,2 juta dan akan segera dilunasi,” tukas warsito.
Warsito juga membantah keterlibatan stafnya. Dikatakan, posisi bendahara Kopwan adalah istri Kepala Dusun Waleran I. Menurut Warsito, bendahara tersebut sulit diajak komunikasi.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Tuban, Johny Martoyo, dalam pesan singkatnya menyatakan, untuk pengelolaan dana Kopwan sepenuhnya ditangani oleh pengurus Kopwan sendiri sesuai dengan rencana yang tentunya sudah menjadi kesepakatn anggota.
