Berebut Kursi Pimpinan DPR, Kegaduhan Kini Ada di Senayan

maiwanews – Dipicu oleh kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara konferensi pers kandidat presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, posisi keduanya semakin kencang digoyang.

Pada Senin (7/9/2015), sejumlah politisi dari PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura secara resmi melaporkan Novanto dan Fadli ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas tuduhan pelanggaran etika.

Di saat yang sama, sejumlah pengamat, LSM dan tentu saja politisi lainnya melalui media massa maupun media sosial, mengecam keras langkah Novanto dan Fadli hadiri acara Trump, sekaligus mendorong agar keduanya dicopot dari jabatannya di DPR.

Tak pelak lagi, suasana di Senayan jadi gaduh. Wacana kocok ulang pimpinan DPR melalui revisi UU MD3 menyeruak. Akibatnya bisa ditebak, hubungan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang selama ini tenang, kembali memanas.

Momentum ini bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh partai-partai di KIH sebagai pintu masuk untuk memperoleh jatah pimpinan DPR dan MPR serta alat kelengkaan dewan (AKD) yang selama ini dikuasai oleh partai-partai dari KMP.

Terlebih setelah KIH mendapat angin harapan menyusul deklarasi bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang menyebabkan peta kekuatan di DPR berubah.

Itu berarti, kegaduhan di Senayan ini diperkirakan masih akan berlanjut, bahkan besar kemungkinan akan semakin gaduh. Lalu bagaimana dengan anjuran Presiden Jokowi sebelumnya yang meminta agar tidak lagi terjadi kegaduhan di tengah upaya pemerintah mengatasi pelemahan ekonomi?

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sangat menyesalkan terjadinya kegaduhan ini. “Jijik saya dengan rebutan kursi itu. Padahal keadaan ekonomi sedang begini,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan, di saat keadaan ekonomi Indonesia sedang sulit, seharusnya publik menyoroti pembenahan ekonomi hingga kebakaran hutan di Sumatera, bukan malah berebut kursi pimpinan DPR. (A. Yulham)