Berkaca Kasus Nirina Zubir, Puan Minta Mafia Tanah Diberantas Habis

maiwanews – Kasus mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat, belakangan ini marak diberitakan. Setelah kasus Dino Patti Jalal, kini giliran artis Nirina Zubir menjadi salah satu korban dengan kerugian hingga belasan miliar rupiah.

Prihatin atas kejadian yang beruntun, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bersama jajaran penegak hukum untuk lebih serius memberantas aksi para mafia tanah termasuk para aktor yang ada di belakangnya.

“Kasus Nirina Zubir harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai akar-akarnya” kata Puan Maharani melalui rilisnya, Jumat (19/11/2021).

Menurut Puan, tanah adalah sumber penghidupan, sehingga mereka yang merampas tanah juga merupakan perampas penghidupan orang. Karena itu ujar Puan, mafia tanah harus diberantas tuntas.

Puan menekankan, jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas meski melibatkan banyak pihak. Menurutnya, setiap pelaku dalam jaringan mafia tanah harus dihukum berat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tidak ada toleransi bagi mafia tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara, maka hukum seberat-beratnya supaya mereka jera!” tegas Puan.

Puan berharap, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas hingga memecat bila ada pegawainya yang terlibat mafia tanah. Sebab kata dia, tak sedikit kasus-kasus perampasan tanah yang melibatkan oknum pemerintah.

Puan menjelaskan, banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN. Karena itu ungkap Puan, kasus mafia tanah harus mendapat atensi yang lebih lagi.

Puan menilai, perlu dibentuk satuan tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal Kementerian ATR/BPN. Puan juga mengingatkan BPN agar melakukan penyaringan yang ketat untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Instansi yang memiliki kewenangan harus berupaya mencari SDM yang berintegritas agar masyarakat merasa aman ketika mengurus harta bendanya,” tambah putri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri itu.

Puan juga meminta Kementerian ATR/BPN agar tak gentar menghadapi jaringan mafia tanah. Kerjasama lintas lembaga dalam hal ini pemerintah bersama penegak hukum ujar dia, harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia tanah yang merajalela.