Jafar: Demokrat Tidak Pernah Intervensi IPO Krakatau

maiwanew – Partai Demokrat membantah keras mengintervensi atau bahkan membeli saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel meski Ketua Umumnya, Anas Urbaningrum dengan Menteri Negara BUMN Mustofa Abubakar bertemu sebelum penjualan IPO dilakukan.

Ketua Fraksi Demokrat (FD) Jafar Hafsah bahkan mengatakan, Fraksi yang dipimpinnya tersebut sudah sejak lama mengeluarkan larangan agar kadernya di DPR tidak membeli atau bermain saham.

“Partai Demokrat dengan tegas melarang seluruh anggota Fraksi Demokrat di DPR untuk membeli saham. Karena, dikhawatirkan terjadi conflict of interest,” kata Jafar Hafsah di sela Raker FD, Hotel Crown, Jakarta, Sabtu 27 November 2010.

Jafar menegaskan, pertemuan antara Anas Urbaningrum dengan Mustofa Abubakar itu sama sekali tidak membicarakan penjualan saham perdana Krakatau Steel. Menueurt Jafar, pertemuan iyu bukan pertemuan tertutup.

Seperti diketahui, penawaran umum perdana saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) pada harga Rp850 dinilai terlalu murah dan merugikan negara oleh sejumlah pihak. Ketua MPP PAN Amien Rais mengatakan, kasus IPO Krakatau itu lebih dahsyat dari skandal Century.

Sejumlah ekonom yakni Adler Manurung (pengamat pasar modal), ahli ekonomi Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Adhie Massardi, Sumarno M, Rushadi, A Razak L, Hendri Saparini, Ichsanudin Noorsy, William RL Tobing, Erwin Ramedhan, dan Fahmi Radi menggugat penjualan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ke-13 ekonom itu menuntut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar penjualan saham Krakatau itu dibatalkan. Namun penjualan saham terus berjalan dengan alasan menjaga kepercayaan investor, trutama investor asing.

Namun para investor, termasuk investor asing (yang dijaga kepercayaannya) itu, membeli saham perdana Krakatau hanya spekulasi. Buktinya, mereka malah ramai-ramai menjual kembali saham miliknya hanya beberapa hari setelah dibeli, yakni ketika listing di bursa dan harga saham perusahaan baja milik pemerintah itu langsung melonjak hingga Rp1.450 per lembar saham.