maiwanews – Deklarator Komite Pengawas KPK Neta S Pane mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani mengusut dugaan korupsi yang terjadi di tubuh TNI dan Polri. Menurut Neta, korupsi di dua lembaga tersebut selama ini tidak tersentuh.
“Sudah saatnya KPK turun tangan untuk mengawasi proyek-proyek alutsista di Polri maupun TNI,” ungkap Neta S Pane yang juga dikenal sebagai Presedium Indonesia Police Watch (IPW), dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu 15 Januari 2012.
Dijelaskan Neta, banyak proyek di TNI dan Polri yang terindikasi korupsi yang bisa jadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pengusutan. Di TNI kata dia, KPK bisa mengusut proyek-proyek pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang terbengkalai.
Neta mencontohkan, terdapat 39 unit kapal perang bekas Jerman Timur yang menjadi besi tua, 3 dari 10 pesawat tempur Sukhoi yang tidak bisa terbang, 10 pesawat M17 yang tidak punya GPS, 5 pesawat M35 yang tidak punya rudal dan sudah rusak, 200 unit Jeep bekas Cina yang pernah ditolak Kostrad, puluhan mortir buatan Cina yang tidak bisa dipakai, belasan rudal Rapier tanpa radar, belasan kendaraan tempur Panhard tidak dilengkapi radio, senjata serta kunci roda, dan lain-lain.
Sementara di Polri, terdapat proyek Pusat Latihan Polri di Cikeas yang kini terlantar, kasus rekening gendut, pengadaan mobil patroli, alat komunikasi dan jaringan komunikasi (alkom-jarkom), proyek-proyek fasilitas di Direktorat Lalulintas, dan aksi tembak syarat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diduga merugikan pemasukan negara ratusan miliar.
Neta menduga, semua persoalan yang muncul atas pembelian alutsista yang tidak lengkap dan akhirnya sebagian tidak dapat dioperasikan karena proses pembeliannya diduga sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan kebanyakan menjadi korban uang untuk komisi atau fee.
Ke depan dalam pengadaan alutsista Neta menyarankan, KPK perlu mencermati sejauh mana proyek di TNI dan Polri itu apakah sudah sesuai dengan rencana stretegis (renstra), sejauh mana alutsista itu terukur, apakah secara teknologi lebih tinggi atau minimal sama dengan negara tetangga.
Dilanjutkan Neta, ukuran alutsista dalam pembelian bukanlah kuantitas, tetapi kualitas. Karena itu pengadaan alutsista tidak harus mengacu pada kuantitatif atau jumlah saja. “Walau jumlahnya sedikit, lebih berguna dan bermanfaat jika alutsista tersebut tepat guna dan tepat sasaran” katanya.
