maiwanews – Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning Proletariat membantah bahwa dirinya menjadi tersangka kasus ayat tembakau. Tim hukum PDIP sudah melakukan klarifikasi ke Bareskrim, hasilnya, Ribka tidak berstatus tersangka.
Ribka juga mengaku dirinya belum pernah dipanggil untuk diperiksa Mabes Polri terkait ayat tembakau yang diributkan tersebut, namuia telah mengklarifikasi.
“Tim hukum dari PDIP sudah mengklarifikasi, bilang bahwa tidak benar. Silakan saja dicek lagi,” kata Ribka menjelaskan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2010.
Ribka menjelaskan, dirinya hanya pergi ke Mabes Polri sebagai pelapor kasus Banyuwangi. “Tiba-tiba ada berita itu, bingung juga saya jadinya,” kata Ribka.
Penulis buku ‘ Saya Bangga Jadi Anak PKI’ itu menuding, jabatannya sebagai ketua komisi, membuat dirinya rentan terhadap upaya mengoyang posisinya saat ini. Namun ia tak menjelaskan, siapa yang dimaksud menggoyang tersebut.
“Kita memang punya kedudukan seperti ini, dari awal dituding menghalang-halangi Menkes soal rumah sakit internasional,” kata politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan.
Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan No 36 tahun 2009 yang disahkan di DPR, hilang saat hendak dijadikan Lembaran Negara.
Pihak DPR dan Sekretariat Negara beralasan, kejadian itu merupakan kesalahan teknis semata. Namun, sejumlah kalangan, termasuk aktivis menilai, ayat itu sengaja dihilangkan karena ayat tersebut akan merugikan industri rokok.
Ayat yang hilang dan kini telah dikembalikan pada tempatnya itu berbunyi: Zat aditif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cair, dan gas yang bersifat aditif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya.









