Dewan Nilai Rencana Desalinisasi Rugikan Rakyat

BOJONEGORO – Desalinisasi atau penyaringan air laut yang dihajatkan untuk memebuhi kebutuhan air di Blok Cepu dinilai bakal merugikan rakyat. Sebab, biaya proyek itu sangat tinggi dan nantinya dibebankan pada cost recovery.

“Proyek itu bakal menambah biaya cot recovery dan hanya menguntungkan operator migas di Blok Cepu saja,” kata Mitroatin dari Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro.

Ditambahkan, sesuai dengan perhitungan, usulan dari PDAM Bojonegoro itu biayanya tiga kali lipat dibanding dengan membuat kolam penampungan air di sekitar lokasi pengeboran.

“Jika desalinisasi dipaksakan, warga Bojonegoro yang akan rugi, bagi hasil dari migas akan semakin berkurang karena adanya proyek tersebut,” tambah politisi partai berganbar beringin itu.

Informasi dari gedung parlemen Bojonegoro, dari delapan fraksi di DPRD kota Ledre itu, tujuh diantaranya terang-terangan menolak usulan PDAM Bojonegoro tersebut. Hanya FKB yang tidak menyatakan menerima atau menolaknya.

Tujuh fraksi yang menolak itu, yakni, Fraksi Partai Amanat Nasioanl (FPAN), Fraksi Nurani Benteng Reformasi (FNBR), Fraksi Persatuan Nasional (FPN), Fraksi PDIP (FPDIP), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrat (FPD), dan FPKS.

Juru bicara FNBR, Kencono Mahardiko menjelaskan, berdasar hasil rapat kerja Komisi A DPRD Bojonegoro dengan BP Migas, operator blok cepu Mobil Cepu Limited (MCL), Camat Ngasem, dan para kepala desa di sekitar area pengeboran pada Mei 2010 lalu menyebut, jika biaya untuk proyek desalinisasi sangat tinggi. Dan para kepala desa juga menolak rencana itu.

Bahkan, sejumlah kepala desa mengusulkan, untuk memenuhi kebutuhan air Blok Cepu akan lebih baik membuat kolam penampungan air. Hal ini dimaksudkan agar air hujan yang selalu menyebabkan banjir bisa ditampung sehingga bisa mengurangi banjir di sejumlah wilayah tersebut.

Dengan keberadaan kolam penampungan air tersebut, saat musim kemarau masyarakat di area pengeboran bisa memanfaatkan untuk lahan pertanian maupun air minum.

Dikatakan Kencono, perhitunganya dengan pembuatan kolam penampungan biayanya hanya 1,3 USD/m3. Sementara jika dengan desalinisasi biaya yang dibutuhkan mencapai 4,2 USD/m3.

“Kami tidak bisa mentotelir jika warga Bojonegoro harus membayar triliunan rupiah melalui cost recovery untuk proyek desalinisasi,” sela Bambang Sutriyono dari FPDIP.

Sementara itu, Eksternal Relation Manager MCL, Deddy Afidick malah bingung menanggapi usulan PDAM Bojonegoro yang disampaikan ke DPRD setempat. Sebab, pihaknya yang paling berkepentingan malah belum menentukan masalah tersevut. Sebab, kebutuhan air itu merupakan bagian dari injeksi untuk mendukung produksi puncak hingga 165 barel per hari.

“Pengadaan air itu memang masuk program kami, tapi, secara teknis kami belum menentukan,” terang Deddy.

Prinsipnya, lanjut Deddy, pengadaan air untuk memenuhi puncak produksi itu harus semurah mungkin dan bermanfaat bagi warga sekitar. Deign proyek itu adalah mengalirkan air Bengawan Solo ke kolam penampungan. “Rencana itu masih dibicarakan antara pemerintah dan pertamina,” tuturnya.