Dudi Krisnadi: Perhutani Diminta Evaluasi Kinerja LSM Pendamping

SURABAYA – Peran LSM sebagai pendamping Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH di lingkup Perhutani Jatim perlu dikaji ulang dan didorong untuk terus meningkatkan perannya.

Jika peran pendamping terus ditingkatkan, diyakini bakal mengoptimalkan peran Perhutani itu sendiri dalam peningkatan pendapatan.

Karena, seperti diketahui,mengandalkan komoditas kayu jati seperti yang dulu pernah jadi asset utama, kini sudah tidak bias diharapkan lagi seiring terus surutnya komoditas tersebut.

Demikian rangkaian petikan wawancara dengan A. Dudi Krisnadi, Presenter The Climate Project Indonesia (TCPI) sewaktu berada di Kantor Perhutani Jatimdi Surabaya, Rabu (19/1/2011) siang.

“Saya kira, sudah sangat mendesak bagi Perhutani untuk mengambil langkah cepat dalam rangka peningkatan pendapatan dari sektor selain kayu jati yang kini sudah tidak bisa jadi andalan lagi. Sesungguhnya, dari sektor emisi karbon yang ada di dalam hutan adalah komoditas bernilai tinggi,” tutur Dudi yang dilahirkan di Blora, Jawa Tengah ini.

Untuk menggali potensi emisi karbon yang ada, menurut Dudi, perlu dioptimalkan peran LMDH secara langsung.

“Kawan-kawan di LMDH, diyakini punya SDM cukup untuk mengawal kebijakan Perhutani,” tegas Dudi.

Dudi menyatakan, fungsi guna hutan cukup unik sebab dia merupakan polutan sekaligus penyerap polusi. Dan posisi inilah yang menjadi pijakan untuk melakukan reorientasi brand image Perhutani.

diungkapkan Dudi, menambahkan, pihaknya telah memetakan sejumlah Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki inisiatif kuat untuk memberdayakan masyarakat desa hutan (MDH) sehingga mendukung upaya-upaya menekan emisi karbon dari hutan-hutan yang ada di Jatim. Diantaranya Pemkab Ngawi, Madiun, dan Jombang.

Menyambut upaya Perhutani untuk menjadikan emisi karbon hutan kadi primadona Perhutani, sejumlah anggota LMDH di Tuban merespon positif.

“Kami semua siap mengawal dan sukseskan segala program yang ada, termasuk utamanya usaha peningkatan pendapatan. Ini tentu saja, harus dibarengi dengan konsekwensi dari semua pihak termasuk LSM pendamping,” tutur Slamet Arifin, salah seorang anggota LMDH yang bermukim di seputaran hutan di Kecamatan Parengan, melalui telepon selulernya, Rabu (19/1/2011) siang. (doni sujito)