Indonesia-Cina Akan Produksi Misil Bersama

maiwanews – Indonesia dan Cina melakukan penjajakan untuk memproduksi misil anti kapal C-705. Rencana kerjasama kedua negara telah ada sejak Juli lalu, pembicaraan kemudian dilanjutkan ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi berkunjung ke Jakarta minggu lalu.

Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan perjanjian untuk produksi misil itu akan ditandatangani Indonesia dan Cina bulan Maret 2013. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene mengatakan, kerjasama Indonesia-Cina merupakan bagian dari tujuan meningkatkan kemampuan militer Indonesia.

Menurut Tene, pihaknya membangun hubungan dekat dengan semua negara sahabat untuk mengembangkan kemampuan pertahanan Indonesia, bukan hanya melalui perbekalan, tetapi juga investasi dan produksi bersama untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan industri pertahanan.

Rencana produksi misil bersama itu dikemukakan selagi ketegangan memuncak di Laut Cina Selatan. Menteri-menteri ASEAN bulan lalu gagal menyepakati tata perilaku multilateral untuk menyelesaikan klaim-klaim teritorial.

Para analis politik mengatakan kegagalan itu mengakibatkan tata perilaku multilateral lebih memperkuat posisi Cina untuk mendominasi sengketa bilateral dengan negara-negara lebih kecil di kawasan. Namun, Kementerian Pertahanan Indonesia menyangkal bahwa rencana untuk memproduksi misil laut berjangkauan 120 kilometer dengan bantuan Cina adalah berkaitan dengan pembangunan aliansi lebih kuat terkait sengketa maritim Laut Cina Selatan.

Analis pertahanan Universitas Indonesia Yohannes Sulaiman mengatakan, Indonesia hanya berusaha mendesakkan tawaran terbaiknya dan tetap tergantung pada Amerika untuk piranti keras militernya. “Jika hal tidak diinginkan terjadi di Papua, Amerika akan melakukan embargo militer dan kita akan kekurangan pasokan. Itulah sebabnya militer berusaha memperluas hubungannya, khususnya dengan Cina, sebagai pemasok lain senjata,” ujar Sulaiman.

Amerika memberlakukan embargo militer enam tahun terhadap Indonesia tahun 1999 terkait isu HAM di Timor Timur. Sulaiman mengatakan banyak perwira militer dan jenderal Indonesia menyampaikan keprihatianan bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat yang kaya mineral bisa memicu embarago lainnya. Pada saat bersamaan, katanya, Indonesia hampir tidak punya strategi besar mengenai bagaimana menanggapi kekuatan regional saat ini. (aso/VoA)