Indonesia Menuju ke Sistem Ekonomi Neolib

maiwanews – Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai praktek ekonomi Indonesia yang berkembang saat ini adalah sistem liberal. Sebuah sistem yang menganut pasar bebas atau neolib.

“Sistem ini terlampau memihak pasar (neolib) yang jelas-jelas meninggalkan semangat atau agenda perekonomian nasional berbasis kesejahteraan rakyat,” kata Syahganda.

Padahal, menurutnya, dalam UUD 1945 dimanatkan bahwa negara Indonesia mengedepankan sistem perekonomian yang berwatak sosial untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Hal tersebut diungkapkan Stahganda pada acara bedah buku “Konstitusi Ekonomi” karya mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2010.

Karenanya, ia meminta kepada masyarakat luas maupun elit politik di Tanah Air agar mengontrol dengan kuat terhadap kecenderungan berkembangnya sistem ekonomi yang semakin liberal, di saat yang sama, mengembalikan arah perekonomian nasional pada agenda kerakyatan.

Sistem ekonomi neolib menurut Syahganda, selain melanggar konstitusi tertinggi kita, sistem juga akan menjadi faktor penghalang yang membuat kita gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

“Jadi, jangan biarkan ekonomi kita berkembang sangat liberal atau menjadi corak ekonomi neolib,” kata Syahganda.

Syahganda mencontohkan dalam RAPBN 2011 yang dibacakan SBY, pemerintah berencana mengurangi subsidi dari Rp55,1 triliun menjadi Rp41 triliun dengan kemungkinan terbesar memberikan beban kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai awal 2011.

Di samping itu, RAPBN Rp 1.202 triliun hanya ditopang penerimaan dan hibah sebesar Rp1.086,4 triliun, atau dengan kata lain mengalami defisit sebesar Rp11.5,7 triliun.

Syahganda menilai, RAPBN ini jelas-jelas tidak pro kesejahteraan rakyat karena besarnya pos pembayaran utang yakni sebesar RpRp115,7 triliun hampir seimbang dengan pos belanja modal sebesar Rp121,7 triliun.