Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil mantan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) untuk dimintai keterangan. Hal itu disampaikan melalui koordinatornya, Neta S Pane. Jika KPK tidak segera memanggil BHD, Neta menganggap lembaga itu tidak serius menuntaskan kasus Gayus.
Neta yakin BHD tahu banyak tentang kasus Gayus. Keyakinan itu didasarkan pernyataan Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman yang menyebutkan BHD pernah mengatakan, “Bila semua kasus Gayus diungkap, bisa menggoyang republik.” Pengungkapan kasus Gayus bisa berdampak sistemik karena melibatkan tokoh ekonomi dan tokoh kekuasaan yang begitu kuat.
IPW menilai pernyataan BHD yang disampaikan Benny sebagai kamuflase dan pembodohan bagi publik untuk melindungi pihak-pihak tertentu. “Pernyataan itu bentuk diskriminasi hukum dan sangat menciderai rasa keadilan publik”, kata Neta.
Selain KPK, Komisi III juga didesak untuk memanggil BHD guna mengungkap apa yang dimaksud “berdampak sistemik” dan siapa saja yang terlibat. “IPW menilai sikap BHD itu membuat polri menjadi tidak profesional dalam menyelesaikan kasus Gayus. Terbukti jenderal-jenderal yang membuka rekening gayus RP28 M tidak tersentuh. Paspor aspal Gayus dan istrinya belum juga disita, sehingga pelarian Gayus sebanyak 68 kali tidak kunjung terungkap secara jelas,” bebernya.
